Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. AI kini hadir dalam berbagai bentuk — dari sistem pembelajaran adaptif, aplikasi pendeteksi kehadiran berbasis wajah, hingga platform analisis performa akademik siswa. Meski membawa banyak kemudahan dan efisiensi, integrasi AI juga menghadirkan tantangan hukum dan etika yang kompleks, terutama terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi peserta didik.
Era Baru Pembelajaran Berbasis AI
AI menawarkan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi, sistem berbasis AI mampu menyesuaikan materi belajar sesuai kebutuhan individu siswa, memberikan umpan balik otomatis, dan bahkan mendeteksi potensi kesulitan belajar sejak dini.
Teknologi seperti learning analytics membantu guru memahami perkembangan siswa melalui data perilaku belajar, seperti waktu akses platform, durasi membaca, dan hasil kuis. Di sisi lain, AI juga banyak digunakan dalam manajemen sekolah: mulai dari sistem absensi otomatis dengan facial recognition, hingga analisis efektivitas metode pengajaran.
Namun, semakin luasnya penggunaan AI juga berarti semakin banyak data pribadi siswa yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah — sebuah hal yang menimbulkan kekhawatiran besar dari perspektif hukum dan etika.
Risiko Hukum dan Pelanggaran Privasi
Integrasi AI dalam pendidikan tidak hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang siapa yang memiliki, mengontrol, dan menggunakan data yang dihasilkan. Dalam konteks ini, data siswa menjadi aset berharga. Banyak aplikasi pendidikan digital menyimpan data sensitif seperti nama, usia, lokasi, rekaman suara, wajah, hingga pola emosi siswa selama proses pembelajaran daring.
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi adalah setiap informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemrosesan data harus dilakukan dengan persetujuan sah dari pemilik data, serta menjamin hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data.
Sayangnya, banyak lembaga pendidikan dan penyedia platform AI belum memiliki mekanisme persetujuan (consent) yang transparan. Bahkan, sebagian data siswa disimpan di server luar negeri tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini berpotensi melanggar prinsip kedaulatan data dan perlindungan hukum nasional.
Selain itu, terdapat risiko lain berupa penggunaan data untuk tujuan komersial, seperti dijual kepada pihak ketiga atau digunakan untuk pelacakan perilaku digital. Tanpa regulasi ketat dan audit yang jelas, praktik semacam ini dapat menjadi bentuk eksploitasi data anak di bawah umur yang sangat berbahaya.
Etika Penggunaan AI di Lingkungan Pendidikan
Selain aspek hukum, integrasi AI juga menimbulkan pertanyaan etis yang serius. Bagaimana jika algoritma AI memunculkan bias dalam menilai kemampuan siswa? Bagaimana memastikan bahwa sistem pembelajaran otomatis tidak mengekang kebebasan berpikir atau kreativitas peserta didik?
AI bekerja berdasarkan data masa lalu; jika data itu bias — misalnya karena faktor sosial, ekonomi, atau gender — maka keputusan yang dihasilkan pun dapat mencerminkan bias yang sama. Dalam konteks pendidikan, hal ini bisa berujung pada perlakuan tidak adil, seperti menilai siswa dari data statistik semata tanpa mempertimbangkan potensi manusiawi mereka.
Selain itu, penggunaan AI dalam memantau kehadiran atau perilaku siswa juga menimbulkan dilema antara efisiensi dan hak atas privasi. Kamera dan sensor yang terus aktif dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta menciptakan lingkungan belajar yang terlalu diawasi.
Kebutuhan Regulasi dan Tata Kelola yang Tegas
Meski UU PDP telah menjadi dasar hukum penting, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur penggunaan AI di sektor pendidikan. Padahal, karakteristik data anak dan remaja berbeda dari orang dewasa — mereka membutuhkan perlindungan ekstra.
Pemerintah perlu segera menyusun peraturan turunan atau peraturan pelaksanaan dan pedoman teknis yang mencakup: 1) Kewajiban lembaga pendidikan melakukan audit keamanan data secara berkala. 2) Standar minimal data minimization — pengumpulan data hanya sebatas yang relevan untuk tujuan pendidikan. 3) Mekanisme persetujuan orang tua atau wali dalam pemrosesan data siswa di bawah umur. 4) Transparansi algoritma dan hak siswa untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan.
Langkah ini penting agar pemanfaatan AI tidak melanggar prinsip dasar pendidikan: membangun manusia berintegritas, berpikir kritis, dan bebas dari diskriminasi.
Menyiapkan Etika dan Literasi Digital Baru
Integrasi AI di dunia pendidikan bukanlah hal yang bisa dihindari. Namun, agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal, dibutuhkan keseimbangan antara inovasi teknologi, etika, dan perlindungan hukum.
Guru, orang tua, dan siswa harus dibekali literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam ekosistem digital. Lembaga pendidikan pun perlu mulai membangun kode etik AI di sekolah/kampus agar teknologi digunakan secara manusiawi dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pendidikan di era AI bukan hanya soal kecerdasan buatan, tetapi juga kecerdasan moral dan hukum manusia dalam mengelolanya.
*) Wicipto Setiadi, Pengajar Magister Ilmu Hukum UGM dan Dewan Pakar Jimly School of Law and Government (JSLG)
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
