Dalam perkembangan teknologi saat ini, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), penggunaan AI semakin tidak terelakkan dan mengalami percepatan drastis, mulai dari mencari informasi, teman berdiskusi, hingga membantu pekerjaan pribadi maupun pekerjaan karyawan di perusahaan.

Karyawan yang memanfaatkan AI dalam rutinitas operasional dilaporkan mengalami lonjakan produktivitas dan peningkatan kepuasan kerja. Karyawan semakin terbiasa meminta sistem AI untuk meringkas artikel, berdiskusi ide, hingga membuat draf dokumen. Namun, di balik efisiensi tersebut, tersimpan bom waktu hukum yang dikenal sebagai fenomena “Shadow AI” yakni ketika karyawan menggunakan alat AI secara diam-diam di luar pengawasan institusi perusahaan. Penggunaan terselubung ini menghadirkan krisis multi-dimensi dan mengekspos entitas bisnis pada risiko sistemik.
Banyak pihak keliru mengira bahwa jika AI membuat kesalahan operasional, entitas penyedia teknologinya yang harus disalahkan. Faktanya, hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) beserta peraturan turunannya, masih mengkategorikan AI secara luas sebatas “agen elektronik”. Konsekuensinya, AI tidak diakui sebagai subjek hukum independen dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Di sinilah adagium hukum “Respondeat Superior” relevan. Sejalan dengan prinsip tanggung gugat majikan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala kerugian atau pelanggaran hukum akibat kelalaian karyawan memakai sistem AI menjadi beban perusahaan selaku penyelenggara sistem dan pemberi kerja.
Salah satu titik rentan adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di mana kebocoran data di perusahaan terjadi bukan karena peretasan, melainkan akibat keluguan operasional. Contohnya, karyawan personalia bermaksud merangkum laporan kompensasi dengan menyalin data gaji dan Nomor Induk Kependudukan karyawan ke platform AI publik terbuka. Transmisi data sensitif tanpa anonimisasi dan persetujuan sah ke server pihak ketiga ini bentuk transfer data ilegal. Ancaman sanksinya mulai dari denda administratif miliaran rupiah hingga potensi sanksi pidana.
Bahaya laten penggunaan AI tak berizin tidak berhenti pada kebocoran privasi. Secara doktrin pembuktian hukum, output murni dari algoritma AI tidak pernah diakui sebagai dokumen resmi perusahaan. Sebuah dokumen hanya memiliki keabsahan apabila divalidasi dan ditandatangani pejabat berwenang. Situasi menjadi bencana apabila AI mengalami “AI Hallucination” yakni ketika sistem menghasilkan informasi meyakinkan namun faktanya palsu. Jika analis bisnis mengutip data statistik palsu buatan AI tanpa pengecekan silang yang berujung pada laporan menyesatkan bagi investor, maka pejabat manusia yang menandatangani dokumen tersebut dapat dituntut pidana atas dasar manipulasi pasar.
Aset intelektual perusahaan juga terancam masuk ke ruang publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), karya yang diproduksi secara otonom oleh AI tidak dapat dilindungi hak cipta karena ketiadaan kontribusi pemikiran manusia, sehingga berpotensi menjadi domain publik. Kerahasiaan informasi bisnis juga gugur apabila karyawan mengunggah rahasia perusahaan ke layanan AI terbuka. Lebih jauh, penggunaan AI untuk urusan bisnis tanpa audit kepatuhan berisiko melahirkan bias algoritmik. Jika AI rekrutmen menolak kandidat tertentu akibat bias pada training data-nya, perusahaan dapat dihadapkan pada gugatan diskriminasi.
Dari perspektif manajemen perusahaan, jajaran direksi tidak dapat lagi menutup mata dan berlindung di balik payung hukum “Business Judgment Rule” apabila terjadi kerugian material akibat teknologi ini. Perlindungan bagi direktur dapat gugur oleh prinsip “Culpa in Vigilando” atau kelalaian dalam pengawasan jika mereka terbukti pasif dan membiarkan penggunaan AI publik tanpa landasan kebijakan internal yang memadai. Doktrin hukum menempatkan manusia sebagai pusat akuntabilitas, sehingga dalih kesalahan mesin tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab.

















