Di sisi lain, adopsi masif AI juga menuntut pemenuhan rasa keadilan dari perspektif hukum ketenagakerjaan. Memecat karyawan semata-mata dengan alasan efisiensi karena pekerjaannya digantikan AI berpotensi dinilai sebagai tindakan sepihak yang cacat hukum. Merujuk pada berbagai preseden global, pemutusan hubungan kerja akibat automasi seringkali tidak dibenarkan, kecuali perusahaan dapat membuktikan kerugian finansial atau perampingan bisnis konkret. Oleh karena itu, perusahaan dituntut mengedepankan program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan digital karyawannya alih-alih mengambil jalan pintas pemecatan.
Oleh karena itu, mempertahankan status-quo dengan menunda pembuatan dan pemberlakuan kebijakan AI pada internal perusahaan dapat dianggap sebagai langkah berisiko tinggi. Meski demikian, perusahaan juga sebaiknya tidak melakukan pemblokiran total terhadap seluruh situs AI di jaringan kantor. Larangan total tidaklah efektif karena karyawan tetap dapat menggunakan gadget pribadi untuk mengakses AI secara sembunyi-sembunyi dan hal ini justru membuat perusahaan kehilangan kendali atas keamanan siber. Untuk itu, solusi paling strategis dan aman secara yuridis adalah berinvestasi pada platform AI berlisensi korporat. Platform kelas bisnis memiliki jaminan isolasi data, sehingga instruksi institusi tidak dipakai untuk melatih algoritma vendor penyedia.
Sebagai benteng terakhir, setiap perusahaan wajib melembagakan kewajiban verifikasi manusia dalam prosedur standarnya. Seluruh lapisan manajemen harus menanamkan pola pikir bahwa hasil AI bukanlah kebenaran final, melainkan sebatas draf awal untuk pemeriksaan dan validasi lanjutan. Karyawan dilarang mengandalkan output AI semata sebagai dasar keputusan akhir. Setiap karyawan bertanggung jawab memverifikasi akurasi dan memvalidasi fakta secara independen sebelum dokumen disahkan.
Sebagai penutup, meminjam kalimat ikonik dari film superhero Spiderman: “With great power comes great responsibility” atau “dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar.” Kecerdasan buatan memang telah memberikan semacam kekuatan super bagi lonjakan efisiensi operasional perusahaan, namun kekuatan tersebut membawa tanggung jawab hukum bagi manusia sebagai operator di baliknya. AI akan tetap menjadi instrumen luar biasa, tetapi pada akhirnya manusialah satu-satunya entitas pengambil keputusan yang sah di mata hukum. Oleh karena itu, jangan biarkan inovasi “Shadow AI” bergulir tanpa pagar pembatas kepatuhan, karena tanpa pagar pembatas tersebut, kekuatan ini justru dapat berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan integritas perusahaan dari dalam.
*) Yosua Lamboy A. Situmorang, S.H., Praktisi Hukum dan In-House Legal Counsel pada BUMN
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline

















