Menakar Ulang Peran Lembaga Independen Keuangan dalam RUU P2SK
Utama

Menakar Ulang Peran Lembaga Independen Keuangan dalam RUU P2SK

Konstitusi memandatkan independensi fungsi strategis sektor keuangan sebagai bagian dari desain konstitusional. Kalangan industri menyambut baik usulan menghapus pungutan OJK.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panja RUU P2SK Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panja RUU P2SK Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terus bergulir. Panitia Kerja RUU P2SK yang dibentuk Komisi XI DPR mengundang beberapa pihak untuk mendapat masukan mulai dari lembaga negara, kalangan industri, dan akademisi.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar mengatakan perubahan UU P2SK tidak tepat jika diartikan sebagai perubahan teknis. RUU ini justru membuka jalan menata kembali lembaga independen di sektor keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan RUU P2SK bukan sekedar ada atau tidaknya panitia seleksi (Pansel), pembiayaan melalui APBN atau pungutan, apalagi masa jabatan. Isu utama RUU ini terkait desain hubungan antara independensi lembaga dan kontrol negara. Dasar konstitusionalnya mengacu Pasal 23D UUD 1945.

“Pasal ini penting karena menempatkan independensi fungsi strategis sektor keuangan sebagai bagian dari desain konstitusional,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan panja RUU P2SK Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Baca juga:

Fritz menyebut konstitusi tak sekadar bicara soal adanya lembaga, tapi juga independensi fungsi strategisnya. Misalnya, BI punya dasar konstitusional paling jelas. LPS dan OJK perlu dilihat sebagai bagian arsitektur independensi sektor keuangan. Poin penting yang harus dijaga bukan sekedar institusinya, tapi kemampuan lembaga bekerja secara independen.

Pembentuk UU boleh mengubah desain lembaga independen keuangan karena punya ruang kebijakan dan masuk ranah open legal policy. Tapi bukan tanpa batas, perubahan boleh dilakukan tanpa menghilangkan independensi, merusak check and balances, atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Indikasinya, apakah perubahan yang akan dilakukan untuk menjaga independensi tetap terjaga, check and balances, akuntabilitas dan rasionalitas desain, serta kepastian hukum.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info