Menaker: Pekerja Sektor Perikanan Rentan Terjerumus Perbudakan
Berita

Menaker: Pekerja Sektor Perikanan Rentan Terjerumus Perbudakan

Pengawas ketenagakerjaan perlu diberi kewenangan melakukan supervisi proses penggunaan tenaga kerja di kapal ikan. Pemerintah merancang PP untuk melindungi pekerja kapal laut.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi kapal di laut. Foto ilustrasi: MYS
Ilustrasi kapal di laut. Foto ilustrasi: MYS

Pelaksanaan hukum ketenagakerjaan tidak akan berjalan baik tanpa dibarengi pengawasan yang efektif. Selama ini pemerintah kerap menghadapi persoalan dalam melaksanakan pengawasan, terutama di bidang ketenagakerjaan. Tidak sebandingnya jumlah petugas pengawas dengan perusahaan menjadi salah satu masalah klasik yang sampai sekarang tak kunjung tuntas. Tantangan semakin besar jika lokasi kerja yang menjadi obyek pengawasan sulit dijangkau.

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan, bidang ketenagakerjaan harus menjadi isu prioritas pemerintah. Standar dan norma kerja layak (decent work) harus diterapkan secara efektif. Tanpa itu, sektor perikanan akan sangat rentan dengan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan.

Hanif menyampaikan hal tersebut saat membuka Consultative Forum on Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea, di Denpasar, Bali, Selasa (27/3).

(Baca juga: Mengintip Poin-Poin Kebijakan Kelautan Indonesia).

Hanif menekankan perlindungan pekerja sektor perikanan  diperlukan karena beresiko tinggi dan rentan terhadap pelanggaran standar dan norma ketenagakerjaan bahkan menjurus kepada eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan.

Selaras itu peran pengawas ketenagakerjaan diperlukan agar standar dan norma ketenagakerjaan dilaksanakan secara efektif. “Operasi kapal ikan itu jauh di laut lepas. Bendera kapal juga macam-macam. Mobilitasnya lintas negara, poses bisnisnya juga kompleks, makanya rentan. Penerapan standar dan norma kerja jelas mutlak diperlukan. Demikian pula kehadiran pengawas tenaga kerja di laut”, kata Hanif dalam keterangan pers.

Hanif mengakui kehadiran pengawas ketenagakerjaan di laut terkendala berbagai hal seperti kewenangan, sumber daya dan akses yang terbatas. Oleh karenanya peran pengawas ketenagakerjaan perlu ditingkatkan untuk  memastikan penerapan standar dan norma kerja sesuai ketentuan regulasi nasional dan aturan internasional.

Selain itu Hanif menyebut butuh kerjasama lintas sektor dan negara terutama di tingkat regional untuk memperkuat pengawasan kapal dan tenaga kerjanya guna mengurangi eksploitasi. “Dalam konteks Indonesia, salah satu solusinya ya perkuat saja peranan pengawas tenaga kerja. Kasih mereka kewenangan dan kapasitas untuk mensupervisi proses penggunaan tenaga kerja di kapal ikan, termasuk masuk ke lokasi kerja di kapal. Lalu, perkuat kerja sama lintas sektoral dan kerja sama antar negara, terutama di kawasan”, jelasnya.

Supervisi pengawas ketenagakerjaan itu diperlukan mulai dari tahap rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi, hubungan kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial. Ke depan dia berharap ada forum yang mampu menghasilkan strategi dan aksi bersama untuk meningkatkan perlindungan pekerja, mitigasi masalah dan mewujudkan kerja layak sektor perikanan di kawasan ASEAN.

Kepala Bidang Advokasi dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Imam Syafii, mengatakan sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 sampai sekarang belum ada perbaikan dalam perlindungan pekerja kapal laut. Menurutnya pemerintah belum melakukan langkah apapun untuk melaksanakan konvensi tersebut. Padahal konvensi itu bisa dijalankan dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang telah terbit misalnya UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pasal 337 UU Pelayaran secara eksplisit menyebut ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)," kata Imam di Jakarta, Senin (2/4).

(Baca juga: Mendudukkan Syahbandar, Nakhoda, Pemilik Kapal, dan ABK Ketika Kecelakaan).

Imam mengusulkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk duduk bersama dan melibatkan serikat pekerja serta asosiasi pengusaha bidang pelayaran untuk membahas peraturan teknis perlindungan dan kesejahteraan pekerja kapal laut. Ketentuan itu bisa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan. Setidaknya untuk pekerja di kapal milik perusahaan lokal pemerintah bisa mengatur regulasi yang menghitung standar upah sektoral untuk pekerja kapal laut.

Menurut Imam konvensi itu ditujukan untuk pekerja di kapal niaga. Untuk pekerja kapal ikan diatur melalui Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang saat ini belum diratifikasi pemerintah. Sekaliipun belum dilaksanakan, tapi regulasi yang mengatur perlindungan bagi pekerja kapal niaga tergolong lebih baik dibanding pekerja di kapal ikan. "Pemerintah harus meratifikasi konvensi ILO No. 188 jika serius ingin melindungi pekerja kapal ikan. Setelah diratifikasi konvensi itu harus dilaksanakan," tukasnya.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto, mengatakan ada 2 rezim perlindungan bagi pekerja kapal laut. Pertama, perlindungan bagi pekerja kapal niaga sebagaimana diatur dalam konvensi Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2006 dan telah diratifikasi lewat UU No.15 Tahun 2016. Kedua, perlindungan bagi pekerja kapal ikan, seperti yang diatur dalam konvensi No. 188 Tahun 2007. Paragraf keempat konvensi Ketenagakerjaan Maritim secara tegas menyebut aturan itu tidak berlaku bagi pekerja di kapal ikan. Mengingat Konvensi No.188 Tahun 2007 belum diratifikasi, pemerintah harus mencari solusi dalam melindungi pekerja di kapal ikan.

Hariyanto melihat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) membuka peluang bagi pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang melindungi pekerja di kapal niaga dan kapal ikan. Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI serta melibatkan perwakilan perusahaan dan serikat pekerja telah membahas rancangan aturan tersebut.

(Baca juga: Indonesia Ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, Apa Pentingnya?).

Dari pembahasan itu disepakati untuk menuangkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adanya regulasi itu diharapkan mampu memberi perlindungan untuk pekerja kapal laut niaga dan ikan. SBMI mencatat dari 360 kasus yang dialami pekerja di kapal ikan, hanya 26 kasus yang menang di tingkat pengadilan negeri. "Kami berharap agar PP itu bisa terbit sebelum akhir tahun 2018 sehingga bisa melindungi pekerja kapal ikan yang rentan mengalami eksploitasi," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info