Menaker Ingatkan Pentingnya Sistem Pengupahan yang Berkeadilan
Berita

Menaker Ingatkan Pentingnya Sistem Pengupahan yang Berkeadilan

Pengupahan tak melulu bicara nominal upah, tapi juga penting memperhatikan daya beli.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi upah pekerja. Ilustrator; HGW
Ilustrasi upah pekerja. Ilustrator; HGW

Setiap pekerja berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan amanat itu, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Begitu amanat Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah telah mengatur teknis pengupahan dalam sejumlah peraturan, salah satunya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, berharap sistem pengupahan mampu memberikan keadilan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja. “Saya berpesan kepada teman-teman di dewan pengupahan untuk membahas masalah pengupahan dari perspektif yang lebih komprehensif agar menghasilkan sistem pengupahan yang benar-benar adil. Jadi tidak melulu soal upah minimum,“ kata Hanif dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/8).

Hanif melihat wacana pengupahan di Indonesia banyak membahas soal upah minimum. Padahal upah tak sekedar bersinggungan dengan besaran nominal saja tapi juga penting memperhatikan daya beli upah. Sistem pengupahan yang adil itu harus diterapkan di seluruh daerah.

Hanif mencatat upah di Belanda mencapai Rp30 juta, tapi daya beli pekerja di negeri dengan julukan kincir angin itu hanya Rp3 juta, sama seperti daya beli buruh di Jakarta. Mengacu hal tersebut Hanif menekankan banyak faktor yang mempengaruhi soal upah, termasuk makro ekonomi.

Selaras itu Hanif berharap Dewan Pengupahan mampu merumuskan konsep sistem pengupahan yang ideal yaitu berkeadilan dan berdaya saing; dan menciptakan persepsi yang sama tentang sistem pengupahan dan perkembangannya ke depan.

(Baca juga: Menaker Tawarkan Terobosan Sistem Upah Buruh).

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani Bangkona, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Konsolidasi Dewan Pengupahan seluruh Indonesia pada 28-31 Agustus 2018 di Jakarta. Pesertanya meliputi anggota Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Pengupahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Adriani menjelaskan konsolidasi itu diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan interpretasi seluruh anggota Dewan Pengupahan dalam menyikapi masalah pengupahan. “Hasil konsolidasi akan direkomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pengupahan,” ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat upah minimum Indonesia tergolong lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Upah minimum tertinggi di Indonesia Rp3.648.035/bulan; Vietnam Rp2.427.000/bulan; dan Malaysia sebesar Rp3.400.000/bulan. Tetapi rata-rata upah Indonesia lebih rendah yakni Rp2.268.874/bulan, lebih rendah dibandingkan Vietnam Rp3.276.769/bulan dan Malaysia sebesar Rp8.347.200/bulan.

Mengacu data organisasi internasional yang mengurusi perburuhan, ILO, tahun 2015 mengenai perbandingan upah minimum dan daya beli upah minimum industri garmen di beberapa negara, menunjukkan upah minimum di Indonesia sebesar 92 dollar AS dengan daya beli 254 dollar AS. Upah minimum Vietnam 100 dollar AS dengan daya beli 245 dollar AS; upah minimum Kamboja 128 dollar AS dengan daya beli 324 dollar AS, dan upah minimum Malaysia sebesar 211 dollar AS dengan daya beli 496 dollar AS.

Periode 2015-2018 rata-rata nominal upah minimum di Indonesia meningkat dari Rp1.859.170 menjadi Rp2.404.662. Daya beli upah mengalami penurunan Februari 2017-Februari 2018 yakni Rp1.890.587 menjadi Rp1.817.308. Upah di Indonesia secara umum lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, tahun 2015 besaran upah Rp2.069.306, lebih rendah ketimbang Vietnam Rp2.876.760 dan Kamboja Rp2.189.220.

(Baca juga: Pemerintah: Penetapan UMP Jamin Kepastian Hukum).

Dalam artikel bertema Upah Minimum dan PTKP: Menakar Upah Adil dan Layak Bagi Kemanusiaan yang ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Budiman Ginting dan Agusmidah, disebutkan sejumlah kebijakan penguahan yang diterbitkan pemerintah tidak sinergis. Misalnya, upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Ketentuan itu mengatur upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang memuat komponen upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur.

Penentuan komponen upah sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2015 tidak sinergis dengan PP No. 78 Tahun 2015. Pasal 5 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 menyebut komponen upah dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. PP No. 78 Tahun 2015 merinci komponen upah dalam 3 jenis, padahal UU Ketenagakerjaan jo Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 hanya menyebut upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Kalangan pengusaha perlu menerapkan prinsip transparansi, menciptakan iklim kerja yang harmonis dan mengatur pengupahan berbasis pada keahlian dan masa kerja. Serta menetapkan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info