Menakertrans Ajak ASEAN Bentuk Standar K3
Berita

Menakertrans Ajak ASEAN Bentuk Standar K3

Persiapan menghadapi komunitas ASEAN Economic Community (AEC).

ADY
Bacaan 2 Menit
Menakertrans Ajak ASEAN Bentuk Standar K3
Hukumonline

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengajak negara anggota ASEAN membentuk standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menghadapi berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015.

Pernyataan itu diutarakan Muhaimin saat membuka konferensi K3 ASEAN yang ketiga di Bali. Perhelatan regional yang digelar pada 3-4 Juli 2013 itu dihadiri pejabat tinggi bidang Ketenagakerjaan dari 10 negara anggota ASEAN dan tiga negara lainnya yaitu Jepang, China dan Korea Selatan. Serta perwakilan International Association of Labour Inspector (IALI) dan ILO.

Muhaimin mengatakan penerapan standar K3 salah satu persyaratan utama internasional bagi industri dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Persyaratan internasional itu diantaranya termaktub dalam The International Organization for Standardization (ISO) dan Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS).

“Apalagi tuntutan global yang menyaratkan diterapkannya sistem manajemen mutu melalui ISO 9001 Series, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 Series, OHSAS 18001, zero accident dan sistem manajemen K3,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (3/7).

Dalam membentuk standar K3 ASEAN, Muhaimin mengatakan antar negara anggota dapat bekerjasama di bidang teknis pengawas ketenagakerjaan. Serta mengembangkan panduan, model operasional dan struktur dalam rangka pemenuhan standar di tempat kerja. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan berperan utama menjamin stabilitas ekonomi lewat penegakan hukum ketenagakerjaan. Termasuk memberi informasi kepada pekerja dan pengusaha tentang hak serta tanggungjawab mereka.

Menurut Muhaimin, sampai saat ini pemerintah telah melakukan upaya agar pengawas ketenagakerjaan dapat dilaksanakan sesuai standar internasional. Salah satu bentuk keseriusan itu dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 81 tahun 1941 lewat UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.

Muhaimin menekankan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk perlindungan pekerja yang tergolong penting karena mempengaruhi ketenangan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. “Tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya.” urainya.

Mengacu hal tersebut Muhaimin meneilai penerapan K3 harus dilihat sebagai investasi SDM yang menentukan keberhasilan perusahaan. Selaras dengan itu mengingat peran pengawas yang penting dalam menjamin berjalannya K3 dengan baik, Muhaimin mengusulkan agar pengawas dikembalikan dalam sistem yang sentralistik. Sehingga seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan dapat optimal. Pasalnya, otonomi daerah menjadi salah satu kendala lemahnya kinerja pengawas ketenagakerjaan.

Atas dasar itu, Muhaimin berharap jika pengawas ketenagakerjaan menggunakan sistem yang sentralistik, akan mampu menciptakan penegakan hukum ketenagakerjaan yang indpenden dan terpadu. Mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan masalah K3 sangat penting bukan hanya untuk pekerja di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mengacu data lansiran Dewan K3 Nasional (DK3N) tahun 2007, Timboel melihat setiap tahun, terjadi 270 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia. Dari jumlah itu sebanyak 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, 2,2 juta pekerja meninggal dan kerugian finansial akibat kecelakaan mencapai AS$1,25 triliun.

Sedangkan mengutip data ILO tahun 2008, Timboel mencatat kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan hasil survey ILO tahun 2008, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dari 53 negara di dunia. Sedangkan kecelakaan kerja di Indonesia sepanjang tahun 2007 tercatat lebih dari 65 ribu kasus dan mengakibatkan 1.451 pekerja meninggal, 5.326 cacat tetap, dan 58.697 sembuh tanpa cacat.

Timboel berpendapat tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia salah satunya disebabkan karena pengusaha memandang K3 sebagai beban. Pasalnya, pengusaha perlu mengeluarkan biaya agar kondisi kerja sesuai dengan ketentuan K3. Padahal, K3 perlu dilihat sebagai investasi bagi pengusaha karena hal itu berdampak positif bagi perusahaan. Pasalnya, ketika K3 terpenuhi, pekerja dapat bekerja dengan tenang, keselamatan dan kesehatannya terjamin sehingga meningkatkan produktivitas. Begitu pula dengan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Mengingat K3 sangat penting, Timboel menilai ajakan Menakertrans kepada negara anggota ASEAN untuk membentuk standar K3 cukup tepat. Tapi ajakan itu harus dimulai oleh Kemenakertrans dengan cara melakukan pembenahan dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Misalnya, melakukan kampanye dan sosialisasi pentingnya K3 ke setiap perusahaan. Serta memperkuat kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan.

“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengharuskan pengusaha untuk mengalokasikan dana minimal 10 persen dari total anggaran tiap tahunnya untuk pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja,” kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan singkat, Kamis (4/7).

Terkait lemahnya pengawas ketenagakerjaan, Timboel menilai hal itu kerap dikeluhkan Menakertrans. Padahal, masalah klasik itu dapat icari jalan keluarnya. Misalnya, Menakertrans dapat menerbitkan Kepmenakertrans yang melikuidasi mediator tingkat provinsi atau pusat. Sehingga, mediator itu dapat dialihkan menjadi pengawas ketenagakerjaan.

Bagi Timboel, hal itu selaras dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan proses mediasi hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Soal sentralisasi, Menakertrans dapat mengusulkan kepada Presiden SBY untuk menerbitkan Perppu yang khusus untuk menarik pengawas ketenagakerjaan kembali ke pusat.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info