Namun perlu digarisbawahi, sederet nama itu hanya sebatas 'tebak-tebak buah manggis'. Soalnya, sejak ditunjuknya Boediono sebagai pendamping Yudhoyono sebagai cawapres pada 16 Mei kemarin, pemerintah belum memberi sinyal siapa yang bakal menggantikan posisi lelaki kelahiran Blitar, Jawa Timur, 66 tahun silam itu untuk menjadi Gubernur BI.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi mengatakan siapa saja bisa menggantikan Boediono asalkan memenuhi kriteria dari segi kompetensi dan kemampuan. Bahkan, Darmin Nasution pun bisa diajukan untuk menjadi calon Gubernur BI. Asalkan dia diajukan sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI, katanya. Soalnya, dalam UU Bi dikatakan, dalam satu tahun maksimal dua kali pergantian dewan gubernur.
Hafiz sependapat dengan Agung Laksono, kekosongan kursi Gubernur BI terlalu lama akan berpengaruh negatif dunia usaha. Dia berharap Pemerintah segera mengajukan nama-nama calon gubernur maksimal Mei 2009. "Sehingga kalau bisa masa sidang ini sudah ditunjuk. Jadi paling lambat Oktober sudah ada gubernur baru," jelasnya.
Sejatinya, Boediono tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai BI-1 hanya karena mendampingi Yudhoyono sebagai cawapres. Soalnya, UU Bank Indonesia tidak mengatur demikian. Namun keputusan Boediono dinilai tepat oleh beberapa kalangan, termasuk anggota Komisi XI Harry Azhar Azis. Dia khawatir jika Boediono masih menjabat sebagai Gubernur BI, sedangkan Yudhoyono telah memilihnya sebagai cawapres, maka akan mempengaruhi kinerja BI. Jadi keputusan mundur itu saya rasa sudah tepat, katanya.
















