Pangkas birokrasi
Sementara itu, mantan Jampidsus Ramelan mengatakan KUHAP yang baru seharusnya memberikan batasan yang definitif berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan. Selama ini, sepanjang belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil, bolak-balik berkas perkara bisa terjadi hingga berlipat kali tak terbatas. Ramelan yang saat ini menjadi Staf Ahli Kejaksaan Agung ini mengusulkan agar KUHAP hanya memperkenankan satu kali pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik.
Jika setelah dikembalikan masih dirasa kurang oleh penuntut umum, sebaiknya kejaksaan diberi wewenang melakukan penyidikan lanjutan, gagasnya. Dengan konsep seperti ini, Ramelan optimis bolak-balik perkara yang selama ini menjadi ‘biang' pemborosan administrasi peradilan dapat dihindari.
Terkait hal ini, Rudy Satriyo menginformasikan bahwa rancangan revisi KUHAP berupaya mengintrodusir banyak perubahan sistem alur perkara pidana. Salah satunya, seperti yang digagas oleh Ramelan yaitu pemangkasan dan penyederhanaan alur perkara. Misalnya, jangka waktu bagi penyidik untuk membenahi berkas perkara yang dikembalikan penuntut, yang tadinya 14 hari dipangkas menjadi 7 hari. Pengembalian berkas dari penuntut ke penyidik pun dibatasi hanya sekali saja. Selanjutnya, jika penyidik masih dirasa kurang dalam pembenahan berkas, penuntut memiliki kewenangan melakukan penyidikan tambahan. Secara substantif tidak ada yang baru, hanya penuntut memiliki kewenangan penyidikan tambahan saja, ujarnya.
(Lagi) Jaksa Independen
Sementara itu, Andrianus Meliala, kriminolog sekaligus pengamat Kepolisian, mengusung ide perlunya Jaksa Independen. Ide ini sebenarnya bukan hal baru karena beberapa tahun lalu, Iza Fadri dari Mabes POLRI pernah menyuarakan hal yang sama hanya dengan pertimbangan yang berbeda. Adrianus sendiri memandang bolak-balik berkas biasanya terjadi pada kasus-kasus besar yang menarik perhatian dan melibatkan unsur kekuasaan.
Jika terkait perkara itu melibatkan sosok dalam institusi mereka sendiri atau institusi yang secara garis struktural punya otoritas di atasnya, penyidik dan penuntut umum pasti tidak mempunyai keberanian melanjutkan perkara, kilahnya. Secara spesifik, dia memberi contoh kasus Bill Clinton –ketika itu Presiden Amerika Serikat- yang terlibat skandal seks dengan Monica Lewinsky. Dalam kasus tersebut, jaksa yang ditugaskan berasal dari tim independen yang dipilih oleh parlemen.
