Kedua, kejaksaan tidak memiliki data mengenai nama dan jumlah seluruh SP3 kasus korupsi. Seperti yang diuraikan sebelumnya, pihak kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan tidak mempunyai data-data yang akurat mengenai nama dan jumlah pelaku korupsi penerima SP3 di seluruh Indonesia. Hal inilah yang dikeluhkan oleh banyak pihak terutama media, sehingga sampai saat ini tidak jelas berapa sesungguhnya SP3 yang telah dikeluarkan oleh kejaksaan dan siapa saja yang telah menerimanya.
Menjadi pertanyaan apakah sudah sedemikian parahknya sistem administrasi di kejaksaan, atau ada upaya untuk menghilangkan bukti/data mengenai penerbitan SP3, ataukah justru keduanya?
Ketiga, dalam setiap pemberian SP3, pihak kejaksaan seringkali menggampangkan permasalahan dengan menyatakan "Kita tak perlu alergi terhadap SP3, karena kalau ada bukti baru (novum) kasusnya bisa dibuka kembali !". Pernyataan ini sangat tidak rasional dan merupakan upaya penyederhanaan terhadap kasus korupsi yang sesungguhnya memiliki dampak kerugian keuangan yang besar dan bagi perekonomian negara. Sebab faktanya, lebih dari 25 kasus korupsi yang telah di SP3, hingga saat ini belum ada satupun kasus yang dibuka kembali oleh Kejaksaan Agung, meski beberapa pihak telah memberikan bukti-bukti baru yang memperkuat indikasi korupsi yang dilakukan tersangka.
Terkadang kita sendiri menjadi bingung bukti apalagi yang harus kita serahkan kepada kejaksaan agar dapat menyeret koruptor ke pengadilan. Kita sendiri curiga bagaimana nasib bukti-bukti yang ada terdahulu: masih ada ataukah sudah hilang?
Daftar Tersangka Korupsi yang Menerima SP3
No | Tersangka | Perkara | Jumlah Kerugian |
1. | Ginandjar Kartasasmita | Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC). | AS$ 24,8 juta |
2. | (almarhum) Faisal Abda | Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC). | AS$ 24,8 juta |
3. | Praptono Honggopati Tjitrohupojo | Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC). | AS$ 24,8 juta |
4. | Sjamsul Nursalim | Dugaan Korupsi Dana BLBI | Rp 10 Triliun |
5. | Djoko Ramiadji | Dugaan korupsi penerbitan Commercial Paper oleh PT. Hutama Karya untuk proyek JORR | AS$105 juta dan Rp181,35 miliar |
6. | Siti Hardijanti Rukmana
| Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa | AS$ 20,4 juta |
7. | Faisal Ab'daoe | Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa | AS$ 20,4 juta |
8. | Rosano Barack | Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa | AS$ 20,4 juta |
9. | Prajogo Pangestu | Dugaan korupsi proyek penanaman hutan oleh PT. MHP | Rp331 miliar |
10. | Abdul Latief (Mantan menaker) | Dugaan korupsi Jamsostek | Rp7,1 miliar |
11. | Abdillah Nussi (mantan Dirut Jamsostek) | Dugaan korupsi Jamsostek | Rp7,1 miliar |
12. | Yudo Swasono (mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Depnaker). | Dugaan korupsi Jamsostek | Rp 7,1 miliar |
13. | Soewardi (Mantan Gubernur Jateng) | Dugaan Korupsi Asrama Haji Donohudan | Rp19 miliar |
14. | Johanes Kotjo | Dugaan Korupsi Bapindo- Kanindotex | Rp300 miliar |
15. | Robby Tjahjadi | Dugaan Korupsi Bapindo- Kanindotex | Rp300 miliar |
16. | Prijadi | Dugaan korupsi di BRI | Rp572,2 miliar |
17. | Djoko Santoso | Dugaan korupsi di BRI | Rp572,2 miliar |
18. | The Nin King | Dugaan korupsi di BRI | Rp 572,2 miliar |
19. | Joko S Tjandra | Dugaan korupsi di BRI | Rp572,2 miliar |
20. | Marimutu Sinivasan | Dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ke PT. Texmaco | Rp1,8 triliun |
21. | Sukamdani Sahid Gitosarjono | Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI | Rp418 miliar |
22. | Adriansyah | Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI | Rp418 miliar |
23. | Bob Hasan | dugaan penyalahgunaan dana di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), | AS$ 86 juta
|
24. | Tjipto Wignjoprajitno (Ketua Badan | dugaan penyalahgunaan dana di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), | AS$ 86 juta |
25. | Raja DL Sitorus | Dugaan Kasus Korupsi Torganda di Riau | Rp213,5 miliar |
Sumber : Dokumentasi ICW, diolah dari berbagai media
Saat ini kita tinggal menunggu realisasi janji dari Jaksa Agung yang baru, Abdul Rahman Saleh, yang mengatakan akan membuka kasus-kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya dan tidak akan menjadikan kejaksaan sebagai alat politik. Kita lihat saja apakah Jaksa Agung sekarang adalah Jaksa Agung yang kita harapkan dengan menyeret banyak koruptor ke pengadilan atau justru tidak beda dengan yang terdahulu yang banyak membebaskan para koruptor.
