Keempat, pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Hampir setiap pemberian SP3 selalu menimbulkan respon yang luar biasa di kalangan masyarakat. Untuk meminimalisir pressure dari masyarakat, pihak kejaksaan biasanya mencari waktu yang tepat atau waktu tenang untuk menerbitkan atau mengumumkan SP3.
Waktu tenang dalam hal ini diartikan sebagai waktu dimana masyarakat atau media tidak memberikan perhatian lebih atau khusus terhadap kasus yang diberikan SP3. Hal ini bisa dilihat saat pemberian SP3 terhadap Johanes Kotjo dan Robby Tjahjadi yang diberikan ketika orang telah mulai lupa atau tidak memberikan perhatian terhadap kasus korupsi dalam pemberian kredit Bapindo kepada Kanindotex. Pada akhirnya siasat ini terbukti. Tekanan publik terhadap pemberian SP3 kasus ini tidak terlalu besar. Atau dengan maksud mengalihkan perhatian publik, muncul indikasi sebelum pihak kejaksaan menerbitkan atau mengumumkan SP3, biasanya pihak kejaksaan akan menaikkan atau memanfaatkan isu korupsi lain misalnya isu korupsi di DPRD atau penyelesaian kasus korupsi besar lainnya.
Selain empat pola yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian SP3 oleh kejaksaan terhadap para tersangka kasus korupsi, yaitu adanya kepentingan politis dan adanya indikasi suap (judicial corruption) dalam penerbitan surat ini. Kita tahu bahwa kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung merupakan bagian dari eksekutif dan berada langsung dibawah presiden.
Dengan demikian keberanian seorang jaksa agung sangat dipengaruhi oleh political will dari seorang presiden. Sedangkan political will dari presiden juga dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi yang ada dibelakangnya. Sehingga dapat kita lihat pemberian SP3 terhadap tersangka kasus korupsi lebih banyak mengedepankan pada aspek politik dan ekonomi dan mengabaikan aspek hukum. Sebagai bawahan presiden, Jaksa Agung sering tidak mempunyai pilihan--jika tidak ingin posisinya dicopot--dengan memenuhi permintaan dari presiden atau partai politik tertentu untuk menghentikan penyidikan suatu perkara korupsi.
Indikasi ini dapat dilihat dari terbitnya SP3 Ginandjar Kartasasmita yang saat ini merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara politis SP3 diperlukan untuk membersihkan nama Ginandjar. Sebab, persoalan status hukum Ginandjar tersebut sempat dipermasalahkan ketika akan mencalonkan diri sebagai ketua DPD. Contoh lain pada masa lalu adalah dugaan adanya intervensi dari presiden dalam perkara korupsi Texmaco yang melibatkan Marimutu Sinivasan sehingga perkara tersebut di SP3 oleh Jaksa Agung pada waktu itu.
Indikasi suap?
Pemberian SP3 terhadap tersangka korupsi juga tidak bisa lepas dari adanya indikasi suap terhadap oknum kejaksaan agung atau kejaksaan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ICW yang dilakukan di enam kota besar di Indonesia tahun 2002 mengenai pola-pola korupsi di lembaga peradilan, ditemukan bahwa salah satu modus dari pelepasan tersangka dalam tahapan penyidikan oleh kejaksaan adalah dengan mengeluarkan SP3 karena alasan tidak cukup bukti. Dapat dipastikan pemberian SP3 ini tidak gratis dan ada sejumlah uang yang harus disetorkan kepada penyidik atau pimpinan kejaksaan. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima oleh ICW dan pemberitaan media, ada indikasi kuat bahwa Johanes Kotjo mengeluarkan uang hingga Rp500 juta untuk mendapatkan beberapa lembar surat penghentian penyidikan dalam perkara Kanindotex.
Buruknya kinerja kejaksaan karena seringkali memberikan SP3 terhadap tersangka korupsi semakin diperparah dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sendiri. Pertama, tidak dilaporkannya pemberian tersebut kepada DPR RI saat acara rapat kerja dengan Komisi bidang Hukum (komisi II) DPR RI. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan menyerahkan pertanggungjawaban (laporannya) kepada presiden dan DPR. Ini artinya semua kerja kejaksaan harus dilaporkan kepada Komisi II. Namun, hampir dalam semua rapat kerja Kejaksaan Agung dengan Komisi II DPR sejak tahun 2001 hingga saat ini, pihak kejaksaan hanya melaporkan kisah sukses penanganan kasus namun tidak pernah melaporkan penerbitan SP3 dalam kasus korupsi.
