Sama halnya dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal (UU PM), RUU ini mengharamkan nominee arrangement. Artinya, tidak akan dikenal saham atas tunjuk. Yang ada hanya saham atas nama. Tak boleh pemegang saham menunjuk pihak lain menguasai sahamnya, terang Ratna. Lain kata, siapa yang memiliki sahamnya, dialah yang diakui sebagai pemegang saham.
Selain itu, dewan direksi wajib memperkenalkan rencana kerja kepada pemegang saham. Artinya, mereka wajib menyajikan laporan keuangan setelah 6 bulan tahun buku terakhir di hadapan pemegang saham.
Pasal ini rupanya menuai perhatian dari peserta diskusi. Perusahaan kami terbuka dan diaudit. Apakah harus menyajikan laporan keuangan dua kali kepada pemilik saham? Pertama hasil auditan, kedua undangan RUPS, ujar Linda dari Argo Pantes.
Menanggapi hal itu, Ratna menyarankan berdiskusi dengan Bapepam. Menyoal audit laporan keuangan, Ratna punya kriteria. Sebuah PT wajib audit jika pertama berbentuk persero; kedua memiliki Rp50 miliar aset atau perputaran usahanya; ketiga diwajibkan oleh peraturan perundangan –misalnya perusahaan asing tertentu.
Pemegang saham berhak atas dividen. Dividen tersebut disisihkan dari saldo laba bersih positif. Ike, peserta dari perusahaan jaringan seluler Exelcomindo (XL) berbagi cerita. Menurutnya, perusahaannya tiga tahun berturut-turut masih merugi. Baru tahun keempat menerima rapor biru. Tapi kalau diakumulasi masih belum menutup total rugi.
Menanggapi hal tersebut, Ratna menjelaskan, bagi-bagi dividen jika sudah balik modal. Artinya, jika akumulasi rugi dari total tahun berjalan bisa ditutup, barulah perusahaan bisa membagi dividen. RUU ini juga mengakui dividen yang dibagi di tengah tahun buku (interim). Dividen interim ini bisa dibagikan asal bisa diprediksi bakal terjadi laba positif di akhir tahun. Kalau ternyata merugi, dividen tersebut wajib dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, direksi dan komisaris harus tanggung renteng, seloroh Ratna yang membuat terhenyak mayoritas peserta diskusi.
Seperti normalnya, RUU ini membolehkan klasifikasi saham. Artinya, perusahaan berhak menerbitkan saham dengan seri berbeda, dalam nominal yang berbeda pula. Silakan terbitkan saham seri A, B, C, dan seterusnya, jelas Ratna.
