Selain itu hasil penelitian ICJR tersebut menurut Eras mencatat jaminan hak korban tidak cukup dijalankan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitemen penegakan hukum TPPO. ICJR dalam risetnya yang melakukan anotasi putusan yang sampai dengan tingkat kasasi di MA menemukan dari 38 perkara yang diputus sampai tingkat kasasi, hanya 2 perkara yang ada pendampingan korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 3 korban meninggal dunia, sedangkan sisanya sebanyak 33 korban lagi tidak ada pendampingan dan pemulihan.
Kemudian soal restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang, dari 38 perkara, sebanyak 26 perkara tidak diajukan tuntutan ganti kerugian oleh jaksa penuntut umum. Hanya 10 perkara yang dikabulkan restitusinya oleh hakim dan 2 perkara yang putusannya disertai dengan penyitaan/perampasan aset untuk kepentingan restitusi, namun tidak memuat teknis detail bagaimana perampasan aset tersebut dilakukan.
Eras menegaskan lembaganya tidak ingin hal tersebut kembali terjadi. Polisi telah menyatakan kepada publik berapa keuntungan pelaku, banyaknya korban, nilai uang yang diberikan kepada korban dan informasi bombastis lainnya. Berbagai hal itu harus ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum yang konkret, dengan membekukan jalur transaksi keuntungan untuk mencari tahu aktor intelektual dan pemodal serta untuk merampas aset tersebut untuk membayar restitusi korban dan pemulihan korban.
Tak ketinggalan Eras mengusulkan sedikitnya 3 hal dalam penanganan kasus TPPO. Pertama, jaksa harus aktif sejak awal untuk menjamin penyidikan dilakukan secara tuntas dan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Kedua, jaksa memastikan penyidik melakukan pelacakan aset dan pemblokiran rekening untuk mencari tahu jalur jaringan dan membayar restitusi korban yang mencapai ratusan orang. Ketiga, hak korban untuk restitusi harus diajukan dalam tuntutan oleh Jaksa yang dikoordinasikan melalui Penyidik Kepolisian dan LPSK sedari awal proses pengusutan kasus ini.
Sementara data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat dalam 5 tahun terakhir, pelaku TPPO melakukan eksploitasi korban di 33 provinsi di Indonesia yang merupakan sumber sekaligus tujuan trafficking. Presentase korban TPPO di Indonesia mayoritas perempuan (88.4 persen) dan 91 persen dialami orang dewasa. Tipe eksploitasi yang dialami pekerja migran Indonesia 95 persen eksploitasi kerja paksa dan 5 persen eksploitasi seksual.
PLT. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Brigadir Jenderal Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, menghitung periode 2020 – 2023 telah terjadi peningkatan kasus TPPO yang melibatkan WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. BP2MI sudah melaksanakan penyelamatan dan pencegahan PMI non-prosedural sebanyak 7.268 kasus, dimana 714 di antaranya sudah dilimpahkan ke polisi dan 42 sudah di vonis.
“Penanganan PMI terkendala pada Tahun 2020 – 3 April 2023 berjumlah 91.353 orang, 90 persen merupakan korban kejahatan TPPO dan 80 persen korban adalah perempuan dan ibu-ibu,” bebernya.
Jenderal polisi bintang satu itu berharap, semua pihak terkait untuk berupaya membuat terobosan baru dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Sebab tidak mudah menangani perkara TPPO karena menghadapi beragam tantangan misalnya penyidik kesulitan menggali informasi dari pelapor dan PMI yang menjadi korban TPPO kebanyakan berangkat secara non prosedural.