Mendorong Revisi UU Polri
Terbaru

Mendorong Revisi UU Polri

Selain mengatur perubahan pengawasan internal, penguatan kewenangan Kompolnas seperti penyelidikan pelanggaran anggota polri terkait dugaan pelanggaran pidana.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi. Foto: RES
Ilustrasi. Foto: RES

Sebulan terakhir, institusi kepolisian menjadi sorotan masyarakat se-Indonesia akibat pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J oleh Bharada Richard Eliezer (RE) atas perintah Irjen Pol Ferdy Sambo. Selain itu, beredar rumor soal adanya “kerajaan Sambo” yang membekingi judi online. Sejumlah persoalan tersebut menjadi akumulasi agar segera dilakukannya perubahan secara menyeluruh terhadap institusi kepolisian Yakni merevisi UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Achmad Baidowi berpandangan sudah saatnya regulasi yang mengatur kepolisian dilakukan perubahan.  Apalagi UU Polri telah berusia dua dekade. Karenanya, F-PPP mengusulkan agar dilakukannya revisi terbatas terhadap UU 2/2002. Setidaknya dengan merevisi UU 2/2002 bertujuan agar reformasi di tubuh Polri dapat berjalan optimal serta perlu dilakukan penguatan secara kelembagaan.

“Kami mengusulkan revisi terbatas UU Kepolisian agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022,” ujarnya melalui keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024, UU 2/2002 berada dalam daftar antrian dengan nomor urut 24. Hanya saja memang UU 2/2002 tak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022. Bagi Awi, begitu biasa disapa, merevisi UU 2/2002 secara terbatas agar Polri saat menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat berjalan optimal

Bagi Awi, kasus yang menjerat Ferdy Sambo dengan Pasal 340 pembunuhan berencana memiliki ancaman hukuman yang serius. Apalagi tindak pidana yang dilakukan dilakukan oleh perwira tinggi Polri beserta sejumlah ajudannya. Serta melibatkan puluhan personil yang terseret dalam obstruction of justice menghalang-halangi proses penyidikan. Karena itulah, menjadi urgen agar segera dilakukan revisi terbatas UU 2/2002.

Dia merinci revisi terbatas UU 2/2002 dimaksud yakni terkait dengan norma yang mengatur pengawasan internal Polri yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Khususnya soal kewenangan Propam dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pemberian sanksi etik dan penindakan. Baginya, kewenangan-kewenangan tersebut semestinya terpisah dan tak boleh dilakukan sepihak oleh Divisi Propam. Selain itu penguatan peran pengawasan eksternal.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu berpendapat reformasi Polri menjadi keharusan sedini mungkin sejak dilakukan rekrutmen personil Polri. Baginya aturan rekrutmen personil Polri pun perlu dibuat seketat mungkin dalam revisi UU Polri, khususnya soal formula rekrutmen secara transparan dan akuntabel.

Poin lainnya, soal reformulasi ketentuan bagi personil kepolisian yang melakukan tindak pidana agar dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab, tanpa adanya aturan pemberhentian sementara, proses etik dan hukum berpotensi tak maksimal. Ujungnya malah lagi-lagi mencoreng wajah Polri.

Pria yang juga menjabat anggota Komisi VI DPR itu berpendapat 20 tahun sudah usia UU Polri mengharuskan dilakukan perubahan agar relevan dengan situasi dan perkembangan yang ada. Selain itu, perubahan UU 2/2002 agar dapat pula menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum masyarakat.

Dia mengingatkan revisi terbatas sudah dilakukan terhadap sejumlah UU yang mengatur aparatur penegak hukum. Seperti revisi UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan penguatan kelembagaan pada tugas penuntutan. Begitu pula revisi terhadap UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpandangan 80 persen pengaduan masyarakat ke IPW terkait dengan kinerja penegakan hukum dalam beberapa hal. Seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, keberpihakan, merekayasa kasus, menghilangkan fakta, membuat laporan bohong pada atasan, hingga membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang diarahkan sesat.

Karena itulah, pengawasan penyelidikan dan penyidikan oleh internal mesti melibatkan unsur masyarakat. Seperi unsur masyarakat masuk sebagai tim tetap di pengawasan penyidikan (Wasidik). Kemudian unsur masyarakat dalam komposisi Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).  Baginya, pengaturan tersebut mesti diatur dalam revisi UU 2/2002. Termasuk pula soal formasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mesti lebih banyak unsur publik.

“Revisi dalam UU Polri termasuk soal komposisi Kompolnas harus lebih banyak unsur publik,” ujarnya kepada Hukumonline.

Pria yang berlatar belakang advokat itu menerangkan pengaturan Kompolnas yang selama itu diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang seharusnya dalam revisi UU Polri perlu diatur. Setidaknya pengaturan Kompolnas cantolan hukumnya adalah UU Polri. Dengan begitu, kewenangan pengawasan eksternal Kompolnas menjadi lebih kuat.

“Kompolnas diberi kewenangan penyelidikan pelanggaran anggota polri terkait dugaan pelanggaran pidana,” usulnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info