Menjelang tahun 2019 perhatian para pelaku usaha dan juga pekerja terfokus kepada satu hal, yaitu penentuan dan pengesahan upah minimum tahun 2019 oleh para gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, tingkat upah minimum tidak hanya berdampak langsung terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha sehubungan dengan pembayaran gaji, tapi juga berdampak pada kenaikan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh.
Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai upah minimum diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan peraturan-peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
Analisa terbaru dari Hukumonline Pro pada Indonesian Law Digest (ILD) berjudul Implementation and Calculation of Minimum Wages: Into 2019 merangkum dan membahas beberapa poin penting terkait dengan perhitungan dan implementasi upah minimum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai rumus yang digunakan dalam perhitungan upah minimum, kewajiban dari pembayaran upah minimum, dan juga penangguhan pembayaran upah minimum.
Selain itu ILD ini juga memberikan gambaran implementasi kewajiban pembayaran upah minimum di Indonesia yang dilengkapi analisa beberapa kasus pada pengadilan pidana dan pengadilan hubungan industrial yang berhubungan dengan pembayaran upah minimum.
Temukan pembahasan lengkap mengenai upah minimum pada ILD berjudul Implementation and Calculation of Minimum Wages: Into 2019 pada halaman pro.hukumonline.com yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.