Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik
OPINI

Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik

​​​​​​​Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat.

•Bacaan 6 Menit
FH
Penulis Opini

Syarat–syarat secara formil maupun materiil yang harus dipenuhi dan pembuktian yang harus dilakukan dalam rangka Reinstatement/Readmission advokat bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas advokat tersebut untuk dapat kembali lagi memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Syarat-syarat tersebut dijabarkan jelas dalam Poin E.5 Rule 25 Model Rules for Lawyer Diciplinary Enforcement (American Bar Association), beberapa di antaranya adalah: (i) Advokat tidak terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam praktik hukum yang tidak sah selama periode penangguhan atau pemberhentian, (ii) Advokat mengakui kesalahan dan keseriusan tindakan buruk yang menyebabkan advokat ditangguhkan atau diberhentikan, (iii) Advokat tidak terlibat dalam pelanggaran profesional lainnya sejak penangguhan atau pemberhentian, (iv) seorang advokat yang telah diberhentikan harus lulus ujian advokat dan ujian karakter dan kelayakan, (v) dan lain-lain.

Kolaborasi Organisasi Advokat dan Negara/Lembaga Peradilan

Pada tahun 1980-an Indonesia pernah mengalami masa di mana negara dapat mengeluarkan keputusan Disbarment terhadap advokat secara langsung, yaitu terhadap Adnan Buyung Nasution. Tentunya hal ini jauh terjadi sebelum UU Advokat disahkan.

Adnan Buyung Nasution pernah “dipecat” atau dicabut sementara izin beracaranya oleh Menteri Kehakiman RI tanpa adanya keterlibatan organisasi advokat dalam proses pemberhentiannya. Alasannya adalah yang bersangkutan dituduh melakukan contempt of court dalam persidangan H.R Dharsono, bekas Pangdam Siliwangi dan Sekjen ASEAN, klien yang dibelanya dalam perkara subversi di era Orde Baru tersebut.

Penulis berpendapat bahwa terkait aturan penjatuhan sanksi seperti Suspension/Disbarment serta aturan mengenai Reinstatement/Readmission yang sama sekali belum diatur di dalam UU Advokat seharusnya masuk ke dalam RUU Advokat yang hingga kini belum juga disahkan. Tujuannya adalah selain menghindari adanya ketidakseragaman pendapat mengenai apakah seorang advokat bisa kembali mendapatkan keanggotaannya setelah diberhentikan dan dapat dipulihkan/diterima kembali ke dalam organisasi advokat tempatnya bernaung tanpa harus berpindah-pindah keanggotaan ke organisasi advokat lainnya untuk menghindar dari stigma buruk yang diemban akibat pernah melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat.

Selain itu, keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat. Karena tidak ada satupun organisasi profesi yang meskipun independen namun terlepas sama sekali dari pengawasan negara/lembaga peradilan. Kolaborasi dengan negara/lembaga peradilan tersebut dapat mengembangkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa advokat yang sedang diskors tidak melanggar hukumannya sehingga martabat dan kehormatan profesi advokat dapat terjaga. Pengembangan mekanisme tersebut dapat berupa pembentukan suatu database advokat yang terintegrasi dan menyeluruh yang memuat advokat yang terdaftar di seluruh organisasi advokat di Indonesia beserta status izin para advokat tersebut yang tentunya dapat diakses oleh masyarakat umum.

Masyarakat juga mendapat jaminan dan transparansi apakah atas suatu pelanggaran kode etik profesi advokat yang dilakukan oleh seorang advokat, persoalannya telah diselesaikan dengan hukuman yang sesuai dan nantinya proses Reinstatement/Readmission advokat tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Sehingga masyarakat terhindar dari jasa hukum yang diberikan advokat “ilegal”. Di lain sisi, Reinstatement/Readmission dapat memberikan kesempatan kedua bagi advokat-advokat yang sebelumnya melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat dan kemudian diberhentikan, untuk dapat kembali menjalankan profesinya dan memberikan perlindungan terhadap para pencari keadilan (justitiabelen) sehingga mendapatkan jasa hukum yang berkualitas.

Apa yang diusulkan dalam tulisan ini perlu didiskusikan dan diperdebatkan tentang nasib dan bentuk terbaik dari organisasi advokat di negara ini di kemudian hari, apakah berbentuk single bar/multi bar/federation bar association serta bagaimana implementasi penegakan kode etik profesi advokat terhadap para advokat Indonesia. Semua itu berpulang pada para advokat dan lembaga legislasi di negeri ini.

*)Prof. Frans H. Winarta, S.H., M.H.,Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, mantan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional RI.

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

profesi hukumadvokatuu advokatkode etik
Frans H. Winarta

Anggota Dewan Penyantun YLBHI, mantan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info