Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik
OPINI

Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik

​​​​​​​Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat.

•Bacaan 6 Menit
FH
Penulis Opini

Ketentuan mengenai pemberhentian advokat sendiri kurang diatur secara komperehensif di dalam UU Advokat. Definisi pemberhentian advokat, baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap tidak ditemukan dalam UU Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hanya ketentuan sanksi berupa pemberhentian sementara dan tetap yang diatur di dalam UU Advokat, KEAI, serta oleh masing-masing organisasi advokat. Organisasi advokat juga diberi mandat untuk memberhentikan seseorang dari profesi advokat, yang mengakibatkan advokat tersebut secara otomatis juga diberhentikan dari organisasi advokat yang menaunginya. Secara final, advokat yang telah diberhentikan (disbarment) tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Perbandingan dengan AS

UU Advokat saat ini belum komperehensif mengatur segala hal mengenai advokat. Salah satunya adalah Indonesia tidak memiliki aturan tertentu terkait syarat-syarat kembalinya seorang advokat untuk dapat berpraktik setelah menjalani hukuman skorsing dalam hal dirinya diberhentikan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara matang bagaimana konsep terbaik yang sebaiknya diimplementasikan di negara ini.

Tidak dikenalnya definisi dan syarat-syarat kembalinya seorang advokat berpraktik setelah menjalani hukuman pemberhentian tetap, tentu terlihat sangat kontras apabila kita bandingkan dengan negara lain yang telah memiliki aturan yang jelas mengenai hal tersebut, contohnya negara Amerika Serikat.

Meski sistem hukum negara ini berbeda dengan AS, ketentuan mengenai penegakan kode etik profesi advokat jelas dan terang benderang diatur di dalam kode etik profesi advokat negara tersebut. Mulai dari sanksi ringan, sanksi berat, hingga tata cara kembalinya seorang advokat beracara (reinstatement/readmission) setelah menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh negara.

Merujuk kepada Poin 2.3 American Bar Association Standards for Imposing Lawyer Sanctions, As Approved, February 1986, And as Amended, February 1992 (Standards for Imposing Lawyer Sanctions), Suspensionadalah “Suspension is the removal of a lawyer from the practice of law for a specified minimum period of time.” Sedangkan merujuk kepada Poin 2.2 Standards for Imposing Lawyer Sanctions, Disbarment adalah: “Disbarment terminates the individual’s status as a lawyer.”

Keputusan Suspension dan Disbarment dijatuhkan oleh pengadilan setelah melalui berbagai tahapan dan persyaratan dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam Poin 2.10 Standards for Imposing Lawyer Sanctions, dijabarkan bahwa “In jurisdictions where disbarment is not permanent, procedures should be established to allow a disbarred lawyer to apply for readmission. Procedures should be established to allow a suspended lawyer to apply for reinstatement.”

Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi para advokat yang melakukan kesalahan dan dikenakan keputusan Suspension/Disbarment untuk kembali berpraktik melalui tahapan Reinstatement/Readmission yang diatur di dalam Standards for Imposing Lawyer Sanctions. Dengan ketentuan ini, maka seorang advokat dapat kembali berpraktik setelah menjalani keputusan Suspension/Disbarment yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung/Supreme Court. Yang mengeluarkan keputusan sanksi terhadap advokat adalah pengadilan berdasarkan Commentary Rule 10 Point A Model Rules for Lawyer Diciplinary Enforcement, sebagai berikut: “Since the court has exclusive responsibility to license lawyers, it has the sole authority to remove the license.”

profesi hukumadvokatuu advokatkode etik
Frans H. Winarta

Anggota Dewan Penyantun YLBHI, mantan Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info