Putusan Perkara Google dan Pekerjaan yang Belum Selesai
OPINI

Putusan Perkara Google dan Pekerjaan yang Belum Selesai

Mahkamah Agung telah menyelesaikan bagiannya. Kini giliran KPPU memastikan Google menjalankan putusan itu, dan DPR memastikan revisi undang-undang mewajibkan penyediaan data untuk mengukur hasilnya. Tanpa data terbuka tentang penggunaan pembayaran alternatif dan biaya yang ditanggung pengembang, selama dan sesudah masa remedi, publik tidak akan tahu apakah denda Rp202,5 miliar itu mengubah pasar atau sekadar menjadi biaya berusaha bagi Google.

•Bacaan 7 Menit
CW

Pada 10 Maret 2026 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Google LLC dalam perkara Google Play Billing. Dengan demikian, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tertanggal 21 Januari 2025, termasuk denda Rp202,5 miliar dan kewajiban mengubah kebijakan pembayaran aplikasi, telah berkekuatan hukum tetap. Namun, berakhirnya sengketa hukum belum menyelesaikan persoalan persaingannya. Ujian berikutnya: apakah Google memberi pengembang pilihan pembayaran yang layak, menurunkan biaya yang mereka tanggung, dan mengubah kondisi persaingan menjadi lebih sehat. Belajar dari Korea Selatan, yang sudah melarang praktik serupa sejak 2021, menunjukkan bahwa larangan saja tidak cukup untuk mengubah pasar.

Hukumonline
Hukumonline

Duduk Perkara

Sejak 1 Juni 2022, Google mewajibkan pengembang yang menjual produk dan layanan digital melalui Play Store untuk memakai Google Play Billing, dengan biaya layanan 15–30 persen. Menurut KPPU, Google menghapus dari Play Store aplikasi milik pengembang yang tidak mematuhi kewajiban itu. Pengembang sulit menghindar karena mereka sangat bergantung pada Play Store: KPPU memperkirakan pangsa Play Store di pasar distribusi aplikasi Indonesia sekitar 93 persen. Dengan pangsa sebesar itu, ketika Google menentukan sistem pembayaran, Google juga menentukan biaya usaha pengembang dan akses mereka kepada konsumen.

Dalam Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, KPPU menyatakan Google LLC melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain menjatuhkan denda, KPPU memerintahkan Google menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing. KPPU juga memerintahkan Google menawarkan program User Choice Billing (UCB) kepada seluruh pengembang tanpa mewajibkan mereka ikut, dengan pengurangan biaya layanan minimal 5 persen selama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Perintah kedua ini memperluas program yang sudah ada: Google telah memperkenalkan UCB di Indonesia pada 2022, tetapi untuk cakupan pengembang yang lebih sempit dan dengan insentif yang lebih kecil.

Dua Jalur

Korea Selatan menempuh jalur lain dan bergerak lebih dahulu. Pada 2021, negara itu mengubah Telecommunications Business Act untuk melarang operator toko aplikasi memaksakan metode pembayaran tertentu. Larangan itu berlaku langsung, tanpa menunggu regulator membuktikan pelanggaran persaingan usaha dalam suatu perkara. Indonesia mengandalkan pemeriksaan KPPU atas perilaku Google di pasar bersangkutan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Cakupannya pun berbeda. Perkara di Korea Selatan berpusat pada pemaksaan sistem pembayaran, tetapi regulator di sana turut memeriksa keterlambatan peninjauan aplikasi dan cara Apple menghitung komisi. Apple pernah memungut komisi dari pengembang Korea atas harga yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sedangkan dari pengembang asing atas harga sebelum pajak. Tarif resminya sama; yang dipersoalkan adalah dasar penghitungannya. Perkara Indonesia lebih sempit yaitu kewajiban memakai Google Play Billing dan besaran biaya layanan.

Meski lebih dahulu dan lebih luas kasusnya, jalur yang dipakai oleh Korea Selatan tidak menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat. Di Indonesia, penanganan perkara memakan waktu sekitar tiga tahun sembilan bulan, sejak kebijakan Google berlaku penuh pada Juni 2022 hingga putusan Mahkamah Agung pada Maret 2026. Di Korea Selatan, lebih dari empat setengah tahun setelah aturannya berlaku, sanksi terhadap Google dan Apple dalam perkara pembayaran aplikasi belum diputus secara final hingga pertengahan Oktober 2026. Aturan yang sudah jelas sekalipun ternyata tetap bergantung pada lembaga yang sanggup menegakkannya.

Menakar Remedi

Sejak 2022, Google telah menawarkan UCB dengan potongan biaya layanan empat poin persentase jika pengguna memilih pembayaran alternatif. Tarif 15 persen, misalnya, turun menjadi 11 persen. Di Korea Selatan, potongan serupa menurunkan tarif 30 persen menjadi 26 persen, tetapi pengembang masih harus membayar penyedia pembayaran alternatif. Akibatnya, potongan komisi di atas kertas tidak selalu berarti penghematan bersih.

Halaman selanjutnya:Dampak remedi semacam ini...
googleputusankppu
Cenuk Widiyastrisna Sayekti

Dosen Pascasarjana Universitas Airlangga

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info