Langkah ke Depan
Ukuran keberhasilan sanksi dan remedi sebaiknya diambil dari tujuan KPPU sendiri. KPPU menilai komisi yang tinggi membebani pengembang dan mempersempit pilihan pembayaran, sehingga dapat menghambat inovasi lokal. Kaitan antara komisi yang lebih rendah dan inovasi yang lebih tinggi masih perlu dibuktikan, dan temuan Chang dan Miller menunjukkan kaitan itu tidak bisa diandaikan. Data tentang biaya bersih, jumlah pengembang yang memakai pembayaran alternatif, investasi pengembangan produk, dan aplikasi baru yang masuk ke pasar dapat menunjukkan apakah pengembang merasakan manfaat remedi.
Tugas KPPU dapat disusun dalam dua langkah. Pertama, KPPU perlu memastikan Google melaksanakan kewajibannya: apakah denda sudah dibayar, apakah seluruh pengembang mendapat tawaran UCB tanpa diwajibkan mengikutinya, dan bagaimana pengurangan biaya dihitung. Kedua, KPPU perlu mempublikasikan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik, seperti tingkat penggunaan pembayaran alternatif, perubahan biaya bersih, keluhan pengembang, dan tindak lanjut atas dugaan penghambatan atau pembalasan. Untuk menampung keluhan itu, KPPU perlu membuka saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses bagi pengembang yang bergantung pada Play Store.
Hasil pemantauan itu dapat menjadi dasar pembaruan hukum. Jika penegakan hukum setelah pelanggaran terbukti terlalu lambat mengoreksi platform yang menguasai akses pasar, Indonesia dapat mempertimbangkan kewajiban khusus bagi gatekeeper platform yang berlaku sebelum pelanggaran terjadi. Kasus di Korea Selatan layak dipelajari, tetapi tidak untuk ditiru mentah-mentah. Jalur mana pun yang dipilih, revisi UU Persaingan Usaha juga perlu menelaah sanksi yang proporsional, remedi yang jelas, dan kewajiban menyediakan data agar dampak putusan dapat diukur.
Penutup
Mahkamah Agung telah menyelesaikan bagiannya. Kini giliran KPPU memastikan Google menjalankan putusan itu, dan DPR memastikan revisi undang-undang mewajibkan penyediaan data untuk mengukur hasilnya. Tanpa data terbuka tentang penggunaan pembayaran alternatif dan biaya yang ditanggung pengembang, selama dan sesudah masa remedi, publik tidak akan tahu apakah denda Rp202,5 miliar itu mengubah pasar atau sekadar menjadi biaya berusaha bagi Google. Perkara ini baru layak disebut tonggak penegakan hukum persaingan di pasar digital setelah pengembang memakai pilihan yang dibukanya dan merasakan manfaatnya; sampai saat itu, pekerjaannya belum selesai.
*) Cenuk Widiyastrisna Sayekti, Dosen Pascasarjana Universitas Airlangga
Tulisan Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga tempat penulis berafiliasi
















