Pada 10 Maret 2026 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Google LLC dalam perkara Google Play Billing. Dengan demikian, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tertanggal 21 Januari 2025, termasuk denda Rp202,5 miliar dan kewajiban mengubah kebijakan pembayaran aplikasi, telah berkekuatan hukum tetap. Namun, berakhirnya sengketa hukum belum menyelesaikan persoalan persaingannya. Ujian berikutnya: apakah Google memberi pengembang pilihan pembayaran yang layak, menurunkan biaya yang mereka tanggung, dan mengubah kondisi persaingan menjadi lebih sehat. Belajar dari Korea Selatan, yang sudah melarang praktik serupa sejak 2021, menunjukkan bahwa larangan saja tidak cukup untuk mengubah pasar.

Duduk Perkara
Sejak 1 Juni 2022, Google mewajibkan pengembang yang menjual produk dan layanan digital melalui Play Store untuk memakai Google Play Billing, dengan biaya layanan 15–30 persen. Menurut KPPU, Google menghapus dari Play Store aplikasi milik pengembang yang tidak mematuhi kewajiban itu. Pengembang sulit menghindar karena mereka sangat bergantung pada Play Store: KPPU memperkirakan pangsa Play Store di pasar distribusi aplikasi Indonesia sekitar 93 persen. Dengan pangsa sebesar itu, ketika Google menentukan sistem pembayaran, Google juga menentukan biaya usaha pengembang dan akses mereka kepada konsumen.
Dalam Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, KPPU menyatakan Google LLC melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain menjatuhkan denda, KPPU memerintahkan Google menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing. KPPU juga memerintahkan Google menawarkan program User Choice Billing (UCB) kepada seluruh pengembang tanpa mewajibkan mereka ikut, dengan pengurangan biaya layanan minimal 5 persen selama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Perintah kedua ini memperluas program yang sudah ada: Google telah memperkenalkan UCB di Indonesia pada 2022, tetapi untuk cakupan pengembang yang lebih sempit dan dengan insentif yang lebih kecil.
Dua Jalur
Korea Selatan menempuh jalur lain dan bergerak lebih dahulu. Pada 2021, negara itu mengubah Telecommunications Business Act untuk melarang operator toko aplikasi memaksakan metode pembayaran tertentu. Larangan itu berlaku langsung, tanpa menunggu regulator membuktikan pelanggaran persaingan usaha dalam suatu perkara. Indonesia mengandalkan pemeriksaan KPPU atas perilaku Google di pasar bersangkutan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Cakupannya pun berbeda. Perkara di Korea Selatan berpusat pada pemaksaan sistem pembayaran, tetapi regulator di sana turut memeriksa keterlambatan peninjauan aplikasi dan cara Apple menghitung komisi. Apple pernah memungut komisi dari pengembang Korea atas harga yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sedangkan dari pengembang asing atas harga sebelum pajak. Tarif resminya sama; yang dipersoalkan adalah dasar penghitungannya. Perkara Indonesia lebih sempit yaitu kewajiban memakai Google Play Billing dan besaran biaya layanan.
Meski lebih dahulu dan lebih luas kasusnya, jalur yang dipakai oleh Korea Selatan tidak menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat. Di Indonesia, penanganan perkara memakan waktu sekitar tiga tahun sembilan bulan, sejak kebijakan Google berlaku penuh pada Juni 2022 hingga putusan Mahkamah Agung pada Maret 2026. Di Korea Selatan, lebih dari empat setengah tahun setelah aturannya berlaku, sanksi terhadap Google dan Apple dalam perkara pembayaran aplikasi belum diputus secara final hingga pertengahan Oktober 2026. Aturan yang sudah jelas sekalipun ternyata tetap bergantung pada lembaga yang sanggup menegakkannya.
Menakar Remedi
Sejak 2022, Google telah menawarkan UCB dengan potongan biaya layanan empat poin persentase jika pengguna memilih pembayaran alternatif. Tarif 15 persen, misalnya, turun menjadi 11 persen. Di Korea Selatan, potongan serupa menurunkan tarif 30 persen menjadi 26 persen, tetapi pengembang masih harus membayar penyedia pembayaran alternatif. Akibatnya, potongan komisi di atas kertas tidak selalu berarti penghematan bersih.
Dampak remedi semacam ini perlu diuji dengan data. Hal ini dilakukan oleh Boyoon Chang dan Keaton Miller dalam artikel mereka. Dari data aplikasi di App Store Korea Selatan, mereka tidak menemukan perubahan berarti pada unduhan maupun pendapatan setelah pilihan pembayaran dibuka. Temuan Chang dan Miller mengingatkan bahwa perubahan aturan dan potongan biaya tidak otomatis menghasilkan perubahan ekonomi yang besar.
Remedi KPPU membuka UCB bagi seluruh pengembang dan menetapkan insentif minimal 5 persen. Masalahnya, rumusan putusan yang dipublikasikan tidak menjelaskan dasar penghitungan angka “5 persen” itu. Jika dibaca sebagai 5 persen dari tarif, komisi 15 persen hanya turun 0,75 poin persentase menjadi 14,25 persen, lebih kecil daripada potongan empat poin yang sudah ditawarkan Google. Jika dibaca sebagai 5 poin persentase, tarifnya turun menjadi 10 persen. Tafsir pertama membuat remedi KPPU lebih lemah daripada tawaran Google yang sudah ada; tafsir kedua sedikit lebih kuat. Selisih itu makin berarti bila pengembang masih harus membayar jasa pemrosesan transaksi secara terpisah.
Kebijakan Google sendiri juga sedang berubah. Pada Juni 2026, Google mengumumkan rincian struktur tarif baru Google Play yang memisahkan biaya layanan platform dari biaya pemrosesan pembayaran. Struktur ini akan menggantikan potongan UCB empat poin. Namun, menurut jadwal Google, perubahan itu baru berlaku di Indonesia pada 30 September 2027, sedangkan masa pengurangan biaya berdasarkan putusan KPPU diperkirakan berakhir sekitar Maret 2027. Jeda beberapa bulan itu menyisakan dua pertanyaan bagi KPPU: kebijakan apa yang berlaku setelah masa remedi berakhir, dan komponen biaya mana yang dihitung sebagai service fee untuk menilai kepatuhan Google?
Akses dan Pembalasan
Pilihan pembayaran hanya berarti jika pengembang dapat memakainya tanpa takut kehilangan akses ke pasar. Korea Selatan mengatur hal ini dalam Telecommunications Business Act: Pasal 50 ayat (1) angka 10 dan 11 melarang operator toko aplikasi menunda peninjauan atau menghapus aplikasi secara tidak wajar. Regulator telekomunikasi, bukan otoritas persaingan usaha, yang menegakkan ketentuan itu. Di Indonesia, putusan KPPU telah menghapus kewajiban memakai Google Play Billing. Agar pengembang dapat memakai pilihan itu, KPPU perlu memantau hambatan teknis, keterlambatan peninjauan aplikasi, dan perlakuan berbeda terhadap pembayaran alternatif sama cermatnya dengan memantau tarif.
Sanksi
Denda Rp202,5 miliar termasuk yang terbesar di antara denda KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi bukan yang terbesar yang pernah dijatuhkan KPPU. Pada Agustus 2025, KPPU menjatuhkan denda total Rp449 miliar dalam perkara Sany Group; Pengadilan Niaga membatalkan putusan itu pada Juli 2026, dan sengketanya belum selesai. Besarnya denda pun hanya satu ukuran keberhasilan. Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah sanksi dan perintah perubahan perilaku, bersama-sama, membuat pengulangan pelanggaran tidak lagi menguntungkan.
Di Korea Selatan, rancangan denda sudah tiga tahun tertahan. Pada Oktober 2023, Korea Communications Commission (KCC), regulator telekomunikasi yang kemudian digantikan Korea Media and Communications Commission (KMCC), mengusulkan denda sekitar 68 miliar won terhadap Google dan Apple atas dugaan pelanggaran aturan pembayaran aplikasi. Setelah penghitungan ulang pada 2025, rancangan denda menjadi sekitar 42 miliar won untuk Google dan 21 miliar won untuk Apple. Penetapan sanksi itu tersendat di tingkat komisi, bukan di pengadilan, antara lain karena kebuntuan pengambilan keputusan dan perubahan kelembagaan. KMCC mendengar keterangan kedua perusahaan pada 12 Agustus 2026. Pada 12 Oktober, ketuanya menyatakan keputusan diharapkan keluar sebelum akhir bulan, tetapi hingga pertengahan Oktober belum ada putusan akhir yang terkonfirmasi.
Persoalan Indonesia lain lagi. Setelah UU Cipta Kerja dan PP Nomor 44 Tahun 2021, batas maksimum denda tidak lagi berupa angka nominal tetap, tetapi dihitung secara relatif: paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan di pasar bersangkutan selama masa pelanggaran. Dengan plafon relatif itu, pembenahan perlu menyasar hal lain. Komisi VI DPR, yang membahas revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Juni 2026, perlu memakai pembahasan itu untuk mempertajam perhitungan sanksi, memperkuat pengawasan pelaksanaan putusan, dan memastikan ada akibat nyata jika pelaku usaha mengulang praktik yang sama.
Langkah ke Depan
Ukuran keberhasilan sanksi dan remedi sebaiknya diambil dari tujuan KPPU sendiri. KPPU menilai komisi yang tinggi membebani pengembang dan mempersempit pilihan pembayaran, sehingga dapat menghambat inovasi lokal. Kaitan antara komisi yang lebih rendah dan inovasi yang lebih tinggi masih perlu dibuktikan, dan temuan Chang dan Miller menunjukkan kaitan itu tidak bisa diandaikan. Data tentang biaya bersih, jumlah pengembang yang memakai pembayaran alternatif, investasi pengembangan produk, dan aplikasi baru yang masuk ke pasar dapat menunjukkan apakah pengembang merasakan manfaat remedi.
Tugas KPPU dapat disusun dalam dua langkah. Pertama, KPPU perlu memastikan Google melaksanakan kewajibannya: apakah denda sudah dibayar, apakah seluruh pengembang mendapat tawaran UCB tanpa diwajibkan mengikutinya, dan bagaimana pengurangan biaya dihitung. Kedua, KPPU perlu mempublikasikan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik, seperti tingkat penggunaan pembayaran alternatif, perubahan biaya bersih, keluhan pengembang, dan tindak lanjut atas dugaan penghambatan atau pembalasan. Untuk menampung keluhan itu, KPPU perlu membuka saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses bagi pengembang yang bergantung pada Play Store.
Hasil pemantauan itu dapat menjadi dasar pembaruan hukum. Jika penegakan hukum setelah pelanggaran terbukti terlalu lambat mengoreksi platform yang menguasai akses pasar, Indonesia dapat mempertimbangkan kewajiban khusus bagi gatekeeper platform yang berlaku sebelum pelanggaran terjadi. Kasus di Korea Selatan layak dipelajari, tetapi tidak untuk ditiru mentah-mentah. Jalur mana pun yang dipilih, revisi UU Persaingan Usaha juga perlu menelaah sanksi yang proporsional, remedi yang jelas, dan kewajiban menyediakan data agar dampak putusan dapat diukur.
Penutup
Mahkamah Agung telah menyelesaikan bagiannya. Kini giliran KPPU memastikan Google menjalankan putusan itu, dan DPR memastikan revisi undang-undang mewajibkan penyediaan data untuk mengukur hasilnya. Tanpa data terbuka tentang penggunaan pembayaran alternatif dan biaya yang ditanggung pengembang, selama dan sesudah masa remedi, publik tidak akan tahu apakah denda Rp202,5 miliar itu mengubah pasar atau sekadar menjadi biaya berusaha bagi Google. Perkara ini baru layak disebut tonggak penegakan hukum persaingan di pasar digital setelah pengembang memakai pilihan yang dibukanya dan merasakan manfaatnya; sampai saat itu, pekerjaannya belum selesai.
*) Cenuk Widiyastrisna Sayekti, Dosen Pascasarjana Universitas Airlangga
Tulisan Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga tempat penulis berafiliasi
















