Putusan Perkara Google dan Pekerjaan yang Belum Selesai
OPINI

Putusan Perkara Google dan Pekerjaan yang Belum Selesai

Mahkamah Agung telah menyelesaikan bagiannya. Kini giliran KPPU memastikan Google menjalankan putusan itu, dan DPR memastikan revisi undang-undang mewajibkan penyediaan data untuk mengukur hasilnya. Tanpa data terbuka tentang penggunaan pembayaran alternatif dan biaya yang ditanggung pengembang, selama dan sesudah masa remedi, publik tidak akan tahu apakah denda Rp202,5 miliar itu mengubah pasar atau sekadar menjadi biaya berusaha bagi Google.

•Bacaan 7 Menit
CW

Dampak remedi semacam ini perlu diuji dengan data. Hal ini dilakukan oleh Boyoon Chang dan Keaton Miller dalam artikel mereka. Dari data aplikasi di App Store Korea Selatan, mereka tidak menemukan perubahan berarti pada unduhan maupun pendapatan setelah pilihan pembayaran dibuka. Temuan Chang dan Miller mengingatkan bahwa perubahan aturan dan potongan biaya tidak otomatis menghasilkan perubahan ekonomi yang besar.

Remedi KPPU membuka UCB bagi seluruh pengembang dan menetapkan insentif minimal 5 persen. Masalahnya, rumusan putusan yang dipublikasikan tidak menjelaskan dasar penghitungan angka “5 persen” itu. Jika dibaca sebagai 5 persen dari tarif, komisi 15 persen hanya turun 0,75 poin persentase menjadi 14,25 persen, lebih kecil daripada potongan empat poin yang sudah ditawarkan Google. Jika dibaca sebagai 5 poin persentase, tarifnya turun menjadi 10 persen. Tafsir pertama membuat remedi KPPU lebih lemah daripada tawaran Google yang sudah ada; tafsir kedua sedikit lebih kuat. Selisih itu makin berarti bila pengembang masih harus membayar jasa pemrosesan transaksi secara terpisah.

Kebijakan Google sendiri juga sedang berubah. Pada Juni 2026, Google mengumumkan rincian struktur tarif baru Google Play yang memisahkan biaya layanan platform dari biaya pemrosesan pembayaran. Struktur ini akan menggantikan potongan UCB empat poin. Namun, menurut jadwal Google, perubahan itu baru berlaku di Indonesia pada 30 September 2027, sedangkan masa pengurangan biaya berdasarkan putusan KPPU diperkirakan berakhir sekitar Maret 2027. Jeda beberapa bulan itu menyisakan dua pertanyaan bagi KPPU: kebijakan apa yang berlaku setelah masa remedi berakhir, dan komponen biaya mana yang dihitung sebagai service fee untuk menilai kepatuhan Google?

Akses dan Pembalasan

Pilihan pembayaran hanya berarti jika pengembang dapat memakainya tanpa takut kehilangan akses ke pasar. Korea Selatan mengatur hal ini dalam Telecommunications Business Act: Pasal 50 ayat (1) angka 10 dan 11 melarang operator toko aplikasi menunda peninjauan atau menghapus aplikasi secara tidak wajar. Regulator telekomunikasi, bukan otoritas persaingan usaha, yang menegakkan ketentuan itu. Di Indonesia, putusan KPPU telah menghapus kewajiban memakai Google Play Billing. Agar pengembang dapat memakai pilihan itu, KPPU perlu memantau hambatan teknis, keterlambatan peninjauan aplikasi, dan perlakuan berbeda terhadap pembayaran alternatif sama cermatnya dengan memantau tarif.

Sanksi

Denda Rp202,5 miliar termasuk yang terbesar di antara denda KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi bukan yang terbesar yang pernah dijatuhkan KPPU. Pada Agustus 2025, KPPU menjatuhkan denda total Rp449 miliar dalam perkara Sany Group; Pengadilan Niaga membatalkan putusan itu pada Juli 2026, dan sengketanya belum selesai. Besarnya denda pun hanya satu ukuran keberhasilan. Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah sanksi dan perintah perubahan perilaku, bersama-sama, membuat pengulangan pelanggaran tidak lagi menguntungkan.

Di Korea Selatan, rancangan denda sudah tiga tahun tertahan. Pada Oktober 2023, Korea Communications Commission (KCC), regulator telekomunikasi yang kemudian digantikan Korea Media and Communications Commission (KMCC), mengusulkan denda sekitar 68 miliar won terhadap Google dan Apple atas dugaan pelanggaran aturan pembayaran aplikasi. Setelah penghitungan ulang pada 2025, rancangan denda menjadi sekitar 42 miliar won untuk Google dan 21 miliar won untuk Apple. Penetapan sanksi itu tersendat di tingkat komisi, bukan di pengadilan, antara lain karena kebuntuan pengambilan keputusan dan perubahan kelembagaan. KMCC mendengar keterangan kedua perusahaan pada 12 Agustus 2026. Pada 12 Oktober, ketuanya menyatakan keputusan diharapkan keluar sebelum akhir bulan, tetapi hingga pertengahan Oktober belum ada putusan akhir yang terkonfirmasi.

Persoalan Indonesia lain lagi. Setelah UU Cipta Kerja dan PP Nomor 44 Tahun 2021, batas maksimum denda tidak lagi berupa angka nominal tetap, tetapi dihitung secara relatif: paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan di pasar bersangkutan selama masa pelanggaran. Dengan plafon relatif itu, pembenahan perlu menyasar hal lain. Komisi VI DPR, yang membahas revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Juni 2026, perlu memakai pembahasan itu untuk mempertajam perhitungan sanksi, memperkuat pengawasan pelaksanaan putusan, dan memastikan ada akibat nyata jika pelaku usaha mengulang praktik yang sama.

Halaman selanjutnya:Langkah ke Depan Ukuran...
googleputusankppu
Cenuk Widiyastrisna Sayekti

Dosen Pascasarjana Universitas Airlangga

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info