Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP) yang juga memiliki perhatian terhadap isu kesejahteraan hakim berinisiatif mengadakan diskusi dalam bahasa inggris mengenai Judges Wellbeing. Diskusi ini bertujuan untuk menormalisasi pembicaraan mengenai pentingnya kesejahteraan yudisial, sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para hakim agar dapat berpartisipasi, maupun berkompetisi pada pembahasan berbagai isu mengenai hukum dan peradilan secara global. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (23/11/2024), merupakan kegiatan baru yang diberi nama Judges Internal Discussion (JID).
Koordinator FKDP, Bagus Sujatmiko mengatakan acara ini dibuat untuk mewadahi hakim-hakim di Indonesia melatih kemampuan berbahasa inggris. Tujuannya agar kelak hakim Indonesia dapat menjadi leader dalam penyelenggaraan kajian atau kegiatan internasional yang membahas isu-isu kehakiman termasuk judicial wellbeing.
“Acara hari ini tidak jauh beda dengan FGD yang biasa kita lakukan tiap bulan, namun dalam event ini teman-teman diminta untuk menyampaikan pandangannya dalam bahasa inggris, sederhanya kegiatan ini adalah english club untuk teman-teman hakim,” ujarnya kepada Hukumonline dalam keterangannya, Senin (25/11).
Pada kegiatan yang pertama ini, JID menghadirkan dua moderator yang juga bertugas sebagai pemantik diskusi. Moderator pertama, Azizah Amalia yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk. Azizah baru saja kembali dari Amerika Serikat mengikuti The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Professional Fellow Program, sebuah program pertukaran professional yang diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat..
Baca juga:
- Mengejar Janji Prabowo Subianto Sejahterakan Profesi Hakim
- Kemenkeu Setujui Tiga Komponen Perubahan Gaji Hakim
Sedangkan moderator kedua adalah Boy Kresendo Situmorang yang merupakan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali. Boy aktif dalam kegiatan internasional dan baru-baru ini menjadi penerjemah bagi Ketua Mahkamah Agung Singapura serta Australia dan Pakistan bersama Kepala Badan Diklat Kumdil MA pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim.
Kedua moderator kali ini memfasilitasi teman-teman hakim dan calon hakim dalam mengeksplorasi bahasa Inggris. Diskusi dibagi menjadi 4 sesi yakni pembukaan, main room discussion, breakout room discussion, dan penutupan. Pada sesi awal main room discussion, para moderator memaparkan mengenai konsep dasar Wellbeing dan Judicial Wellbeing, lalu memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pendapatnya.
Dalam diskusi, salah satu peserta, yakni Hakim PN Pontianak, Adi Seno, mengkritisi penggunaan terminology wellbeing. Ia mempertanyakan apa alasan menggunakan frasa wellbeing, bukan prosperity.
Menanggapi pertanyaan, Azizah menjelaskan jika terminologi tersebut umum digunakan dalam berbagai kajian mengenai Kesejahteraan Yudisial yang saat ini menjadi fokus di seluruh dunia, termasuk oleh UNODC, Amerika Serikat, dan Australia. ”Sehingga penggunaan terminologi ini bertujuan untuk mengikuti standar praktik hukum global,” ujarnya.
Hakim PN Bantaeng M. Shaleh Amin dan Calon Hakim PN Cilacap Jatmiko Wirawan, menambahkan jika terminologi wellbeing bersifat lebih luas, di mana prosperity hanya berfokus mengenai keuangan, sementara wellbeing juga berbicara kesehatan fisik maupun mental serta aspek keamanan bagi hakim yang menunjung kinerjanya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Calon Hakim PN Indramayu Eko Wiranda menambahkan lingkup wellbeing yang lebih luas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keberanian, serta kepercayaan diri bagi hakim dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Pertanyaan lain dalam diskusi adalah apakah kesejahteraan yudisial di Indonesia penting dan sudah cukup? Menjawab pertanyaan tersebut, Hakim PN Lubuk Sikaping, Aulia Ali Reza berpendapat kesejahteraan yudisial sangat penting karena mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Masalah keamanan atau bahkan kesehatan akan memberi tekanan tertentu bagi hakim dalam menganalisa dan menentukan hukum yang tepat.
Ia menjelaskan di beberapa negara, bahkan penegak hukum yang menangani kasus berat diberi kesempatan atau difasilitasi untuk bertemu psikolog untuk memastikan kesehatan mental mereka dalam menangani kasus. Hal ini yang belum ada di Indonesia.
Sedangkan Hakim PN Fakfak Ganjar Prima mengatakan bahwa faktor jauh dari keluarga hingga ketidakpastian mengenai penempatan hakim juga memberi dampak kepada judicial wellbeing para hakim di Indonesia.
















