Hal lain yang dibahas dalam buku ini adalah sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Alat-alat bukti konvensional dalam KUHAP masih tetap jadi rujukan. Tetapi peraturan perundang-undangan nasional sebenarnya sudah banyak melakukan terobosan. Misalnya dalam tindak pidana terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perdagangan orang. Pengakuan pengadilan terhadap alat-alat bukti elektronik semakin sering kita dengar. Terakhir, perkembangan alat-alat bukti elektonik itu mendapat tempat dan diakui dalam UU ITE.
Masalahnya, apakah alat bukti yang berupa salinan bisa sepenuhnya diterima sebagai alat bukti? Misalnya, print-out dari anjungan tunai mandiri. Dari perspektif UU ITE tentu saja diterima. Tetapi praktik pengadilan bisa berbeda. Pemahaman polisi, hakim, jaksa, dan advokat terhadap perkembangan hukum dan teknologi berbeda-beda.
Tampaknya, pesan inilah yang hendak disampaikan oleh Niniek. Sebagai langkah awal memahami implikasi perkembangan cyberspace terhadap dunia hukum, buku ini mungkin bisa membantu. Cuma, untuk analisis yang mendalam, tampaknya sulit diharapkan. Seperti judulnya, buku Niniek lebih menguraikan problematika dan perlunya mengantisipasi perkembangan cyberspace, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata.
Selamat membaca!
