Sekian banyak buku ilmiah mungkin sudah Anda baca. Namun, apakah banyak diantara Anda memerlukan buku lain saat membaca satu buku ilmiah sebagai padanan guna mudah memahaminya?
Boleh jadi, hal itu jarang terjadi. Atau memang ada namun hanya sebagian dari buku yang jadi padanan dibaca oleh Anda untuk memahaminya.
Satu dari sekian buku yang memerlukan buku lain sebagai padanan untuk memahami isi buku pertama adalah karya Boedi Harsono. Penulis adalah pemilik gelar profesor dan salah satu pakar hukum agraria yang boleh dikata mengawal perkembangan reformasi pertanahan Indonesia. Sehingga isi buku ini layak pula disebut sebagai karya ilmiah anak bangsa yang mengawal perjalanan reformasi pertanahan di Indonesia.
Tak berlebihan mungkin menggunakan kata ‘mengawal’ dalam tulisan ini. Lihat saja bagian kata pengantar buku ‘Undang-undang Pokok Agraria – Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya’.
Paragraf pertama langsung dinyatakan, buku ini diterbitkan pertama kali pada 1961 oleh PT Penerbit Djambatan. Tepatnya, setahun setelah UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
Disebutkan oleh penulis, kali pertama dicetak, buku ini hanya terdiri dari satu jilid. Namun, karena perkembangan studi hukum agraria, isi buku harus diceraikan. Sehingga pada tahun 1968, isi buku dibagi ke dalam tiga buku.
Buku pertama menguraikan pembaharuan hukum agraria berikut asas-asas hukum agraria baru, yang menjadi dasar ketentuan di UUPA. Buku kedua membahas hal-hal mengenai hak-hak atas tanah dan hak agraria lain. Buku ketiga memuat lengkap semua bagian UUPA dilengkapi peraturan pelaksana serta keputusan-keputusan penting di terkait reformasi pertanahan.
Setelah diceraikan, masing-masing jilid sejatinya haruslah diberi nama berbeda. Tapi, pemikiran itu tak segera terpikirkan oleh penulis. Sehingga buku pertama dan kedua masih diberi judul sama saat kali pertama diterbitkan.
Baru kemudian, keduanya diubah judulnya menjadi seperti sekarang ini, ‘Hukum Agraria Indonesia - Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya’. Lalu, buku ketiga diberi judul ‘Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan Hukum Tanah’.
Agar perceraian itu sempurna, maka buku pertama dan kedua diberi sampul warna dominan tersendiri yaitu biru dan hijau. Sehingga, orang mengenal buku Boedi Harsono ini dengan warna masing-masing cover. Buku ketiga awalnya diberi warna merah, namun pada cetakan kesebelas, tepatnya pada tahun 1992 tak lagi diberi cover merah.
Tiga Dibaca Bersama
Karena perceraian itu, sebagai bacaan ilmiah yang awalnya dibaca dalam satu buku, setelah menjadi tiga selayaknya dibaca terpisah. Namun, menurut Hasni, pengajar hukum agraria Fakultas Hukum Trisaksi, jika cara itu yang dipilih, niscaya pembaca akan menemui kesulitan buat memahami.
Inilah mungkin kejelian Boedi Harsono, pria kelahiran Berbek, Jawa Timur, 3 Mei 1922 ini, sebagai penulis buku yang kini jadi rujukan studi hukum pertanahan di berbagai perguruan tinggi. Sekalipun terpisah, namun roh dari uraian yang ada dalam ketiga buku tetap saling merujuk dan menyatu.
“Bahkan, saat pendidikan profesi notariat, tak mungkin hanya mempelajari dari satu jilid buku saja,” aku Asima Lubis, asisten notaris pada kantor notaris Esther Mercia Sulaiman. Dia akui, sekalipun tebal, namun keinginan membaca buku karangan Boedi Harsono mengalahkan perasaan enggan. Karena menurutnya, membaca buku itu seakan wajib hukumnya untuk memahami hukum agraria sebelum reforma agraria dimulai. Apalagi, lanjut dia, saat mengikuti pendidikan notariat, pengetahuan penulis akan runutan reforma hukum agraria di Indonesia menjadi modal pembaca memahami perkembangan hukum agraria di begeri ini.
Sekalipun demikian, tidak semua perguruan tinggi menggunakan buku Boedi Harsono ini sebagai rujukan. Hal ini terungkap dari penuturan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuaini menegaskan saat mata kuliah hukum agraria, dirinya tidak menggunakan buku karangan Boedi Harsono. “Saya kuliah hukum di Universitas Gadjah Mada,” ulasnya namun enggan menyebutkan alasan.
Memang, selain Boedi Harsono, pakar hukum agraria di Indonesia menyebar. Bila Boedi Harsono tercatat pernah mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti, Maria SW Suwardjono juga diakui selaku pakar hukum agraria. Nama terakhir masih tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM. Dia juga menulis buku tentang hukum agraria yang menjadi buku wajib mata kuliah hukum agraria di FH UGM.
Pengajar hukum agraria Universitas Trisakkti, Hasni menguraikan, penulis memperbaiki buku yang ditulisnya selama dua tahun sekali. Alhasil, revisi isi buku dilakukan pula oleh penerbit.
“Belum ada saingan sebagai pegangan hukum agraria, yang lain cuma kumpulan saja,” aku Hasni. Malah dia menganjurkan, untuk pengantar hukum agraria, maka mahasiswa selayaknya membaca buku itu. Karena, materinya lengkap, begitu pula untuk pendidikan notariat berlaku saran sama dari Hasni.
Memperbarui isi buku, ujar Hasni adalah tak semata keinginan Boedi Harsono. Melainkan hasil keputusan tim Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti. “Karena penulis tidak menganggap dirinya paling pintar dan meyakini banyak masukan, makin baik manfaat buku ini,” papar Hasni.
Revisi juga diperlukan mengingat peraturan perundangan mengenai pertanahan seperti tiada henti. Jika tak dilakukan, niscaya buku ini akan dipakai sebagai rujukan mengenai sejarah hukum agraria hingga periode tertentu saja, dan bukan rujukan keilmuan hukum agraria sejumlah perguruan tinggi hingga saat ini.
Sewaktu berkesempatan berdiskusi dengan Boedi Harsono, Hasni mengatakan mengetahui bahwa isi buku ini hanya sampai tahap keempat program reformasi agraria di Indonesia.
Sejak digulirkan pada 1960, seiring lahirnya UUPA, reformasi agraria meliputi lima tahapan.
Yaitu, pertama pembaruan hukum agraria, kedua penghapusan hak asing, ketiga mengakhiri feodalisme, keempat landreform, lalu kelima adalah mengenai tata ruang.
Nah, buku Boedi Harsono hanya sampai program keempat. Sekalipun, program kelima diulas begitu minim dalam bukunya. “Saya yang disuruh membuat buku tentang program kelima yang terbit 2008,” sebutnya.
Bagi pembaca buku ini, Hasni menguraikan tips untuk memanfaatkan buku ini secara optimal. Boedi Harsono menuliskan sejumlah nomor dalam setiap uraian bahasan. Nomor tersebut, tutur Hasni ada maknanya. Karena setiap nomor bahasan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. “Sehingga, jika membaca buku ini maka pegang pula UUPA sehingga analisa si pembaca mengenai hukum agraria terasah,” saran Hasni.
