Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada 17 April 2019 mendatang, potensi kecurangan/pelanggaran dalam gelaran pemilu legislatif dan pilpres cukup besar. Karena itu, potensi terjadinya sengketa pemilu yang bermuara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tindak pidana pemilu oleh peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi (MK) pun cukup besar.
“Integritas dan kredibilitas Bawaslu atau hakim di pengadilan menjadi taruhan,” ujar Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo dalam sebuah diskusi bertajuk, “Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu” di Komplek Gedung DPR, Selasa (2/4/2019).
Ratna menyebut salah satu potensi kecurangan yang kerap terjadi adalah politik uang. Baginya, praktik politik uang sangat membahayakan demokrasi. Praktik politik uang ini yang paling dirugikan adalah kalangan perempuan. Bawaslu sudah melakukan pencegahan politik uang. Seperti, Gerakan Perempuan Anti Politik Uang melalui patroli pengawasan di berbagai daerah dengan mendeteksi ruang terbuka atau tertentu yang biasanya dijadikan tempat terjadinya transaksi politik uang. Selain itu, melakukan deklarasi desa atau kampung anti politik uang.
“Selain itu, menangkal mobilisasi birokrasi yang belakangan banyak terjadi di beberapa daerah. Hingga saat ini, sudah banyak kasus yang telah ditangani Bawaslu dari ribuan laporan yang masuk,” lanjutnya. Baca Juga: MK Ubah Tiga Prosedur Pencoblosan dalam Pemilu 2019
Persoalannya, kata Dewi, penanganan perkara pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakumdu) sering tidak ada kesamaan persepsi. Misalnya, terkadang terjadi penghentian perkara pelanggaran tindak pidana pemilu yang dihentikan di tingkat penyidikan, sehingga tidak diproses pengadilan.
“Integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu hal paling utama. Karenanya, Bawaslu, pengadilan umum, dan MK yang menangani perkara pemilu harus tetap menjaga independensi dan integritasnya,” tegasnya.
No | Dugaan Pelanggaran Pemilu |
1 | Laporan sebanyak 700 |
2 | Teguran sebanyak 6.423 |
3 | Registrasi laporan/temuan sebanyak 6.649 |
Sumber: Bawaslu
No. | Klasifikasi Pelanggaran Pemilu 2019 | |
1 | Pidana | 549 |
2 | Administrasi | 4.759 |
3 | Kode etik | 105 |
4 | Hukum lainnya | 656 |
5 | Bukan pelanggaran | 475 |
6 | Catatan: dalam proses | 105 |
Sumber: Bawaslu
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta mengatakan muara dari pelanggaran/kecurangan dan sengketa pemilu lembaga peradilan baik pengadilan maupun MK. “Penanganan perkara pidana pemilu di pengadilan pun menjadi objek pengawasan KY,” kata Sukma.
KY pun sudah mulai bergerak dengan membentuk desk pemilu. Tugasnya, melakukan pemantauan sidang penanganan perkara pemilu dengan melakukan perekaman. Selain itu, mengawasi/mengawal hakim yang menangani perkara pemilu. Bahkan, melakukan advokasi terhadap hakim bila terjadi contempt of court (penghinaan terhadap lembaga peradilan).
Menurutnya, menjaga kewibawaan institusi peradilan dalam penanganan perkara pemilu keharusan bagi KY. KY juga melihat memag ada potensi terjadi gesekan di masyarakat dalam gelaran pemilu yang berujung konflik di pengadilan. Karena itu, dibutuhkan hakim-hakim yang menangani perkara pemilu yang mumpuni dan memiliki skill dan integritas yang tinggi agar menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.
Dia mengingatkan semua elemen masyarakat dapat meminta bantuan KY untuk melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan. Saat ini, KY telah memiliki perwakilan di 12 provinsi. Permohonan pemantauan persidangan dapat diajukan melalui website KY ketika proses persidangan sedang atau akan berlangsung.
“Proses persidangan singkat, hanya 7 hari. Bila hasil pemantauan terjadi adanya pelanggaran oleh hakim, maka itu masuk ranah pengawasan KY,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi banyak terjadi sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (Bawaslu). “Dugaan saya saat proses perhitungan suara dan sebelum penetapan (pemenang), Bawaslu akan kebanjiran sengketa dari para caleg,” ujarnya.
Demikian pula dengan MK, menurutnya sengketa hasil pemilu di MK diperkirakan cukup banyak. Karena itu, perlu menjaga dan mengawal para pengadil pemilu agar bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan bisa menghasilkan putusan yang adil. “Kredibilitas dan integritas para hakim dan Bawaslu menjadi taruhan,” tegasnya.
