Kemudian, konsultan hukum juga berperan memberi opini hukum atas hal lain yang terkait dengan rencana penerbitan SBK tersebut. Dia menjelaskan hanya konsultan hukum yang terdaftar di BI dapat melaksanakan transaksi tersebut.
“Bapak dan Ibu bisa lihat konsultan hukum yang daftar di pasar uang, silakan browse. Siapa saja boleh daftar ini tidak berbayar meski tentunya ada persyaratan,” ujarnya.
Persyaratan dokumen pendaftaran yang dibutuhkan antara lain untuk keabsahan individu seperti fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto, fotokopi izin advokat berdasarkan UU. Selanjutnya fotokopi kartu keanggotaan dalam himpunan konsultan hukum di pasar keuangan.
Kemudian, fotokopi bukti terdaftar sebagai konsultan hukum dari otoritas yang berwenang di pasar keuangan. Serta dokumen yang menyatakan bahwa konsultan hukum merupakan rekan atau partner dari kantor konsultan hukum dan mengajukan permohonan untuk terdaftar di Bank Indonesia (BI).
Lalu, terdapat juga persyaratan dokumen pendaftaran berupa informasi kantor konsultan hukum yang terdiri dari fotokopi akta berikut perubahan terakhirnya yang telah disetujui instansi berwenang, surat keterangan domisili. Ada juga informasi surat perjanjian kerja sama antar kantor konsultan hukum yang memiliki konsultan hukum yang telah terdaftar di BI. Terakhir, informasi struktur organisasi kantor konsultan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Persero, Tree Asih Putra Sianturi mengungkapkan meski transaksi pasar uang tidak sekompleks pasar modal. Nah kebetulah menurut Tree, PPA cukup rajin menerbitkan instrumen obligasi bahkan perbankan.
“Begitu dibandingkan dengan proses SBK (pasar uang) jadi tidak ada kendala karena lebih simple,” Pungkas Tree.
















