Litigation funding atau pembiayaan litigasi kini dipandang bukan sekadar akses pendanaan hukum, melainkan instrumen strategis bagi perusahaan dalam mengelola risiko dan memperkuat posisi bisnis.
Managing Director Burford Asia, Quentin Pak, menguraikan litigation finance tidak hanya memberikan akses pendanaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko dan strategi bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar.
“Mengapa kita menggunakan litigation finance? Intinya, kita menyediakan modal untuk mendukung penerbitan dan pengajuan tuntutan hukum oleh suatu pihak. Prinsipnya adalah non-recourse, jika kita menang, kita berbagi hasilnya, tetapi jika kita kalah, kita menanggung kerugiannya. Kami tidak memiliki hak untuk mengejar rekanan atau apa pun di luar bisnis kasus tersebut,” jelasnya pada sesi Expert Insight: Managing Legal Risk Through Strategic Financing dalam rangkaian acara Indonesian In-House Counsel Summit Awards 2025 di Bali, Kamis (2/10).
Baca juga:
- Resmi Digelar, Ratusan In-House Counsel dari Dalam dan Luar Negeri Hadiri Ajang Bergengsi IHCSA 2025
- Jangan Lewatkan! Kolaborasi ICCA dan APPCA di IHCSA 2025, Bakal Ada Kejutan Besar
Lawyer yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai lembaga keuangan besar ini menekankan, pemahaman umum yang menganggap pendanaan litigasi hanya dibutuhkan pihak yang tidak memiliki dana, sebenarnya kurang tepat. Selama ini, kata dia, ada anggapan bahwa pihak penggugat tidak memiliki dana untuk melanjutkan tuntutan hukum.
Namun, pada kenyataannya sebagian besar lawan perkara justru berasal dari perusahaan besar. Karena itu, pendanaan litigasi seharusnya dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan korporasi.
Menurut Quentin, perusahaan besar sekalipun tetap membutuhkan akses terhadap modal eksternal untuk berbagai kebutuhan, termasuk biaya hukum. Alih-alih menggunakan neraca keuangan mereka untuk membiayai perkara hukum yang tidak menghasilkan pendapatan, perusahaan dapat memanfaatkan skema pendanaan litigasi.
