Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbarunya
Terbaru

Mengenal Parliamentary Threshold dan Ketentuan Terbarunya

Ambang batas parlemen diterapkan dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan DPRD. Sederhananya, ambang batas ini berperan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen.

Dirangkum dari Klinik Hukumonline, ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut UU Pemilu, ambang batas parlemen di Indonesia adalah 4% dari total suara nasional yang sah atau minimal 25% dari total suara sah di satu provinsi.

Ambang batas parlemen diterapkan dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan. Karena Indonesia menganut sistem multipartai, maka perlu adanya pusat kontrol bagi pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai yang mengurangi gesekan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendukung sistem presidensial.

Baca Juga:

Parliamentary threshold mulai diterapkan sejak pemilu 2009 dengan ketentuan yang berbeda dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2009, ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Pada pemilu 2014, nilai tersebut bertambah menjadi 3,5% dan menjadi 4% pada pemilu 2019.

Merujuk Pasal 414 UU Pemilu, untuk pemilu 2024 partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Namun, seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Artinya, meskipun suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, namun partai politik tersebut tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Kemudian, terdapat ketentuan baru mengenai ambang batas ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen yang baru berlaku untuk Pemilu 2029.

Amar putusan tersebut berbunyi, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

MK pun mengamanatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan norma ambang batas parlemen, yaitu:

  1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
  2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR
  3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik
  4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan Pemilu 2029
  5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info