Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek. Adapun program unggulan DJKI untuk meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual tahun depan salah satunya adalah peluncuran persetujuan otomatisasi pelayanan (POP) Merek.
POP Merek telah diluncurkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly pada Festival Karya Cipta Anak Negeri di Bali pada 30 Oktober 2022.
“Mendukung tahun merek 2023, Kemenkumham melalui DJKI meluncurkan inovasi revolusioner POP Merek, melalui inovasi ini, proses pasca permohonan merek dapat dilakukan dengan waktu kurang lebih 10 menit,” ujar Yasonna.
Baca Juga:
- Diperlukan Kolaborasi Antar Pemangkun Kepentingan untuk Bangun Ekosistem KI UMKM
- Kiat Sukses Mendapatkan Perlindungan Desain Industri
POP Merek saat ini berlaku untuk tiga layanan pasca permohonan merek. Diantaranya terdiri dari perpanjangan perlindungan merek, pencatatan lisensi dan petikan resmi.
“Ketiganya dapat dilakukan secara otomatisasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menggerakkan perekonomian Indonesia,” ujar Adel Candra selaku Koordinator Permohonan dan Publikasi Merek saat ditemui di kantor DJKI pada Senin (12/12).
Pelayanan pasca permohonan merek secara otomatis ini dapat diselesaikan kurang lebih sepuluh menit. Nah, langkah apa saja yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi POP Merek?