Pelelangan jaminan fidusia merupakan salah satu cara atau eksekusi untuk mengembalikan pembiayaan bermasalah atau tunggakan macet debitur perusahaan pembiayaan atau leasing. Objek jaminan fidusia dapat berbentuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik hingga saham dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pembagian objek jaminan fidusia ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kepala Subdit Bina Lelang III, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), N Eko Laksito, menjelaskan pelelangan jaminan fidusia dapat dilakukan saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Pelelangan tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan. Pemerintah melalui Kemenkeu memiliki lembaga lelang yang tersebar di berbagai wilayah yang disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Eko menjelaskan jenis-jenis pelelangan terdiri dari lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib dan lelang non-eksekusi sukarela. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan pengadilan maupun melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Sedangkan lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau usaha yang dilelang secara sukarela. (Baca: DJKN: Putusan MK Terkait Jaminan Fidusia Tak Berdampak Pada Proses Lelang)
“Lelang jaminan fidusia merupakan salah satu jenis lelang eksekusi karena melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang disetarakan dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan,” jelas Eko dalam webinar Hukumonline “Memahami Proses Pelelangan sebagai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Kamis (25/6).

Sehubungan eksekusi jaminan fidusia pasca-putusan MK, Eko mengatakan terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi saat mengajukan pelelangan jaminan fidusia. Dokumen pengajuan pelelangan wajib dilengkapi surat pernyataan dari penjual bahwa barang yang dilelang dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela, dan debitur telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitur tersebut.
“Dalam praktiknya sudah ada kreditur memenuhi surat pernyataan itu kerelaan debitur,” jelas Eko.
Namun, saat debitur tersebut tidak sepakat maka putusan pengadilan menjadi syarat dokumen pengajuan pelelangan jaminan fidusia tersebut. Ketentuan pelelangan lainnya masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dokumen persyaratannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
Setelah objek jaminan fidusia terjual melebihi nilai tanggungan debitur, maka kelebihan penjualan diberikan kepada debitur tersebut sebagai piutang. Namun, saat penjualan lelang tersebut dibawah nilai tanggungan debitur maka Eko menjelaskan menjadi kewenangan kreditur untuk penyelesaiannya.
“Sisanya wajib diserahkan kepada debitur kalau lebih, kalau kurang kewenangan kreditur apa ditagih lagi atau enggak,” jelas Eko.
Proses pelelangan jaminan fidusia di KPKNL terdapat beberapa tahap. Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL untuk ditetapkan jadwal lelangnya. Kemudian, pemohon lelang wajib mengumumkan pelelangan di surat kabar. Peserta yang berminat menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke bank persepsi yaitu bank pemerintah mitra KPKNL setempat.
Lelang dilaksanakan sesuai pengumuman dan peserta lelang yang menawar paling tinggi menjadi pemenang lelang. Pemenang lelang wajib membayar harga lelang ditambah bea lelang paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang sebagai syarat mendapatkan kutipan risalah lelang. KPKNL menyetor bea lelang ke kas negara melalui bank persepsi dan hasil bersih lelang ke penjual atau pemohon lelang. Terakhir, KPKNL menyerahkan salinan risalah lelang kepada pemohon lelang.
Tak Hambat Proses Lelang
Dalam berita hukumonline sebelumnya, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Joko Prihanto, menyampaikan bagaimana dampak putusan MK tersebut terhadap praktik lelang yang dilakukan oleh pihaknya. Meski pada awal keluarnya putusan sempat memberikan efek kejut kepada semua pihak, namun saat ini proses lelang yang dilakukan oleh lembaganya berjalan dengan lancar.
Untuk menghindari persoalan-persoalan yang timbul akibat dari putusan itu, Joko menegaskan jika pihaknya langsung memberikan respons. Caranya adalah dengan memberi penjelasan kepada seluruh mitra kerja terkait putusan MK tersebut.
“Pada saat keluar putusan MA soal putusan fidusia, kita juga kaget karena itu tiba-tiba saja dan itu cepat sekali dan itu muncul. Kaget tapi tidak berkepanjangan dan langsung merespons, dan kepada mitra kerja disurati kalau mau lelang fidusia harus ada kesepakatan. Selama ini sudah lancar-lancar saja,’’ kata Joko.
Lima bulan berlalu sejak putusan, Joko menyebut bahwa pihaknya belum menerima keluhan terkait kesulitan peserta lelang untuk memenuhi syarat yang disebutkan MK dalam putusannya. Tampaknya, lanjut Joko, pihak leasing sudah menyesuaikan cara kerja sesuai dengan amanat dalam putusan MK tersebut. Hal itu didukung dengan tersedianya dokumen kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen saat akan mengajukan lelang. Selain itu, Joko menegaskan bahwa putusan MK terkait UU Fidusia tidak mempengaruhi target lelang tahun ini yang sudah ditetapkan sebesar Rp30 triliun.
“Apakah mempengaruhi target lelang? Enggak juga. Dan ini soal penyesuaian saja, lembaga leasing merubah cara kerjanya, perubahan pendekatan dan lain sebagainya. Kagetnya sebentar dan sekarang buktinya pemohon bisa mendapatkan surat itu, karena bisa dipenuhi ya gampang-gampang saja. Intinya setiap kali ada permohonan surat itu ada, teman-teman leasing mengubah cara kerja sepertinya, dengan menarik kekerasan sekarang dengan perdamaian,” pungkasnya.
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menyampaikan bahwa pada dasarnya tak ada kendala dalam proses lelang. Hanya saja terjadi perbedaan penafsiran terhadap putusan MK tersebut. Sebagian pihak seperti debitur, lanjutnya, ada yang berpendapat bahwa eksekusi jaminan tersebut harus melalui proses pengadilan. Namun ada juga yang memiliki satu penafsiran yang sama, yakni cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.
“Kalau perusahaan pembiayaan semua tafsirnya (putusan MK) sama. Tapi memang ada yang terpengaruh dan tidak terpengaruh dengan keputusan ini. Di beberapa daerah ada yang tidak terpengaruh dengan keputusan MK, sebagian daerah lagi terpengaruh,” katanya kepada Hukumonline, Senin (15/6).
Kendati memiliki penafsiran yang berbeda, Suwandi menegaskan bahwa untuk proses lelang pasca putusan MK tersebut masih berjalan lancar. Ia menyampaikan bahwa adanya penarikan barang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan rata-rata disebabkan karena posisi barang sudah berada di pihak ketiga.
Selain itu, Suwandi mengakui jika terjadi penurunan lelang. Namun ia mengklaim bahwa penurunan itu terjadi bukan karena dampak dari putusan MK, melainkan efek pandemi Covid-19. “Memang terjadi penurunan (lelang), tapi itu bukan karena efek putusan MK, melainkan efek dari pandemi Covid-19,” imbuhnya.
















