Istilah extra judicial killing menjadi populer pasca penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di jalan tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50, Senin (7/12/2020) dini hari lalu. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu, sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan 6 anggota FPI tewas. Peristiwa ini terus diselidiki Komnas HAM termasuk Mabes Polri dengan melibatkan Divisi Propam.
Sebagaimana dikutip beberapa media, Sekretaris Umum FPI Munarman menuding tewasnya 6 laskar FPI merupakan bentuk extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum/putusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian. Munarman menilai insiden tersebut termasuk pelanggaran HAM yang semestinya diadili Pengadilan HAM.
"Tidak boleh ada satu pun warga negara, termasuk penjahat sekalipun apa yang disebut dengan extra judicial killing seperti itu. Kalau demikian caranya berarti lembaga kejaksaan, pengadilan, dibubarkan saja," kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI Petamburan, Senin (7/12/2020) lalu. (Baca Juga: Selidiki Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Minta Semua Pihak Mau Terbuka)
Penilaian serupa disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, ICJR, IJRS, HRWG, Institut Perempuan, LBH Masyarakat, LeIP, KontraS, SETARA Institute, PSHK, ELSAM, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, PBHI, PIL-Net, ICEL, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Imparsial, dan LBH Pers. Koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini yang harus diusut karena diduga kuat terjadi pelanggaran HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara.
“Kuat dugaan tindakan penembakan aparat kepolisian terhadap 6 anggota FPI adalah extra judicial killing,” ujar salah satu Anggota Koalisi, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana saat dihubungi, Senin (14/12/2020). (Baca Juga: Diduga Extra Judicial Killing, Koalisi Minta Bentuk Tim Independen Usut Penembakan Anggota FPI)
Koalisi menilai tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum/putusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Padahal, orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak ditangkap dan dibawa ke muka persidangan serta mendapat peradilan yang adil (fair trial) guna pembuktian, apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar.
“Ketentuan hukum HAM internasional dalam hal ini, seperti hak atas proses peradilan yang adil dan berimbang (prinsip fair trial, red).”
Ditegaskan Arif, tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini dianggap melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil. “Hak-hak tersebut jelas tidak akan terpenuhi apabila para tersangka dihilangkan nyawanya sebelum proses peradilan dimulai. Penuntutan perkara ini otomatis gugur karena pelaku meninggal dunia,” kata dia.
Menurutnya, tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan HAM internasional dan peraturan perundang undangan nasional. Larangan tersebut dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi/disahkan melalui UU No.12 Tahun 2005,
Pasal 6 UU 12/2005 menyebutkan “setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”
Extra judicial killing pun bentuk merampas hak hidup seseorang sebagai HAM paling utama. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dia menerangkan istilah extra judicial killing terdapat pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merujuk pada pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang; tidak ada alasan pembenar untuk itu; dan tidak berdasar hukum yang sah atau pembunuhan yang dilakukan di luar putusan pengadilan.
“Dalam Pasal 9 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU HAM, negara menjamin hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawanya.”
Selama ini hampir tak ada penegakan hukum sungguh-sungguh terhadap tindakan extra judicial killing yang diduga kuat dilakukan oleh aparat. Akibatnya kasus-kasus serupa terus berulang. Menurut catatan Koalisi, sepanjang tahun 2017, untuk tindak pidana tertentu, berdasarkan pemantauan media dalam jaringan (media daring) yang dilakukan LBH Masyarakat, praktik extra judicial killing telah membunuh 99 orang yang baru diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
Selain itu, saat Operasi Kewilayahan Mandiri jelang perhelatan Asian Games 2018 sejak 3 Juli hingga 12 Juli 2018, Polda Metro Jaya telah melakukan penembakan terhadap 52 penjahat dan 11 diantaranya tewas. Catatan YLBHI, ditemukan sedikitnya 67 orang meninggal sebagai korban tindakan extra judicial killing pada tahun 2019. Berkaca kasus tahun 2019, mayoritas pelaku adalah aparat kepolisian yaitu 98,5% atau 66 kasus dan sisanya (1 kasus) terindikasi dari militer.
Meski begitu, kata Arif, anggota kepolisian juga harus dilindungi dalam kondisi yang membahayakan jiwanya atau masyarakat. Artinya, penggunaan dengan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya terakhir yang sifatnya melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
Atau ketika anggota Polri tersebut sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Proses ini diatur rinci dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kata lain, upaya penembakan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Perkap 1/2009 secara tegas dan rinci telah menjabarkan dalam situasi seperti apa upaya penembakan dapat dilakukan dan prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus selalu dipegang teguh oleh aparat kepolisian dalam melakukan penembakan tersebut.
“Sesuai Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009, sebelum memutuskan melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia, seperti gas air mata atau semprotan cabe.”
