Anda yang pernah mempelajari hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan di bangku kuliah pasti tak asing dengan nama Iman Soepomo. Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Perburuhan era 1954-1964 ini tercatat menulis beberapa buku teks tentang hukum perburuhan.
Atas perhatiannya terhadap hukum perburuhan, Universitas Indonesia mengganjar Iman yang juga tercatat sebagai dosen di kampus itu dengan status sebagai Guru Besar Hukum Perburuhan.
Ada beberapa buku yang ditulis Iman Soepomo. Diantaranya: Pengantar Hukum Perburuhan; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan. Hampir semua buku itu masih digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum atau bagi mereka yang ingin mendalami hukum perburuhan. Padahal buku-buku itu bisa dibilang sudah cukup berumur.
Buku Pengantar Hukum Perburuhan misalnya. Pertama kali dicetak oleh penerbit Djambatan, Jakarta pada tahun 1971, buku ini sudah lebih dari sepuluh kali dicetak dan direvisi. Lebih jauh, Iman Soepomo mengakui bahwa buku ini tak sepenuhnya hasil karya dan pemikirannya. Baik dari segi sistematika hingga substansi buku.
Tentang sistematika buku, Iman Soepomo mengaku terinspirasi dengan pembagian tugas dari berbagai instansi perburuhan. Semisal Bab tentang orang atau badan yang bersangkutan, bab tentang hubungan kerja, bab tentang pemutusan hubungan kerja dan bab tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
Sementara berkaitan dengan isi buku, Soepomo menyatakan banyak mengutip dari buku dan literatur lain. Ada buku Arbeidsrecht karya Mr. S. Mok; Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesie ciptaan Dr. Ir. T.F Tjoeng; buku Mr. Dr. E.C Sohns yang berjudul Arbeidsrecht, arbeidsconventies en de samengetelde; serta beberapa buku terbitan International Labour Office.
“Jika sistimatiknya adalah ‘kebetulan’ saja, isi kitab Pengantar (Hukum Perburuhan, red) ini juga bukan hasil penyelidikan secara ilmiah,” aku Iman Soepomo dalam kata pengantar di buku cetakan pertamanya.
Buku Iman Soepomo yang lain, Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja juga tak kalah berumur dengan Pengantar Hukum Perburuhan. Diterbitkan oleh penerbit yang sama, buku ini pertama kali dicetak pada 1975 dan sudah beberapa kali dicetak ulang dan direvisi.
Berpengaruh
Minimnya literatur hukum perburuhan saat itu membuat buku Iman Soepomo seolah mendominasi ‘pasar’.
“Pada era 80-an hingga 2000-an awal, buku Iman Supomo praktis mendominasi literatur hukum perburuhan. Mulai dari kuliah awal perburuhan hingga pendalaman mengacu pada buku ini,” kata pengajar Hukum Perburuhan Universitas Atmajaya Jakarta, Surya Tjandra kepada hukumonline.
“Buku Iman Soepomo ini dikenal dengan sistematika buku yang ia sebut sebagai Pancawarna Perburuhan,” tutur lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. “Dan Pancawarna Perburuhan ini seolah menjadi pedoman dan diikuti oleh para penulis buku serupa yang lain.”
Pancawarna Perburuhan Iman Soepomo terdiri dari bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, bidang hubungan kerja, bidang keselamatan kerja, bidang keamanan kerja dan bidang jaminan sosial bagi buruh.
Pernyataan Surya bukannya tanpa alasan. Ada beberapa penulis yang memang menjadikan Pancawarna Perburuhan ala Iman Soepomo sebagai sistematika bukunya. Bahkan ada juga beberapa yang menyadur begitu saja kalimat dari buku Iman Soepomo ke dalam buku mereka.
Halili Toha dan Hari Pramono dalam bukunya yang berjudul Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh yang diterbitkan oleh Bina Aksara, pada 1987 misalnya yang mengikuti penuh sistematika Pengantar Hukum Perburuhan-nya Iman Soepomo.
Hal yang sama juga terjadi dalam buku FX Djumialdji dalam bukunya, Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisihan Perburuhan Perorangan) yang diterbitkan oleh Rineka Cipta pada 1992. Ia hanya mengulang kembali sistematika Imam Soepomo yang membagi pemutusan hubungan kerja (PHK) kedalam empat jenis, yaitu PHK oleh majikan, PHK oleh buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan.
“Saya juga menggunakan Pancawarna-nya Iman Soepomo sebagai sistematika buku yang saya buat bersama rekan saya. Tapi saya juga mencantumkan kasus dan komentar atas Pancawarna itu sehingga lebih hidup konteks hukum perburuhannya,” aku Surya yang menyunting buku Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan, yang diterbitkan oleh Pusat Studi dan Advokasi Hak-hak Serikat Buruh (Trade Union Right Centre, TURC) pada 2006. Surya juga adalah Direktur Eksekutif di lembaga itu.
Harus Disesuaikan
Meski pernah mendominasi dan mempengaruhi literatur hukum perburuhan di Indonesia, Surya berharap para akademisi dan penulis lain tak lagi menelan mentah-mentah materi buku Iman Soepomo. Sebab, sudah banyak peraturan yang berubah yang belum dicantumkan oleh Iman Soepomo. Belum lagi banyak isu-isu aktual yang belum tercakup dalam buku itu.
“Menurut saya, sah-sah saja jika ingin menjadikan buku Iman Soepomo sebagai studi pengantar hukum perburuhan. Tapi seiring perkembangan, banyak yang berubah dari buku itu. Belum lagi ada beberapa isu yang belum tercover dalam buku itu, seperti tentang isu Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga dan perlindungan buruh migran. Jadi kalau mensakralkan buku ini sebagai referensi satu-satunya, saya kira malah menghina Prof Iman Soepomo.”
Setelah tahun 2000-an, masih menurut Surya, banyak bermunculan buku teks hukum perburuhan yang dibuat oleh penulis lain. Isinya pun sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru seperti UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 2 Tahun 2004.
Sayang, buku-buku baru itu dinilai terjebak dalam teks karena hanya menguraikan isi pasal demi pasal. Padahal banyak realitas dunia perburuhan yang tak bisa terjawab dengan bunyi pasal-pasal itu.
“Ambil contoh soal definisi pekerja. Buku-buku ini hanya membicarakan pekerja formal yang jumlahnya hanya 30 persen dari angkatan kerja. Artinya, 70 persen pekerja informal tidak dilindungi oleh hukum perburuhan. Ini tidak pernah dibahas di buku, tapi ini adalah fakta di masyarakat.”
Ironisnya lagi, di kampus, mata kuliah hukum perburuhan semakin terpinggirkan. Sejak sekira tahun 2004 mata kuliah ini tak lagi jadi mata kuliah wajib. Alasannya sepele. Karena pada saat pertemuan para dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri membahas kuruikulum, tidak ada dekan yang peduli dengan mata kuliah hukum perburuhan. “Sebab, tidak ada dekan yang punya latar belakang hukum perburuhan,” tutur Surya.
Dengan hanya menjadi mata kuliah pilihan dan literatur yang tidak menggambarkan secara utuh kondisi dunia perburuhan, maka tak heran jika lulusan fakultas hukum banyak yang tak memahami hakikat hukum perburuhan. Pada akhirnya banyak yang tak memahami bagaimana relasi buruh dan majikan dan tentu saja negara.
“Lebih membahayakan lagi ketika para lulusan fakultas hukum yang memiliki pemahaman hukum perburuhan yang sempit, ya ketika mereka bekerja menjadi HRD, pikiran mereka hanya sebatas pada UU Ketenagakerjaan saja,” ungkap Sandriko Otang, alumnus Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta angkatan 2007.
Berangkat dari kegelisahan seperti yang diungkapkan Otang, Surya menuturkan bahwa beberapa pengajar hukum perburuhan dari sekitar 15 perguruan tinggi, negeri maupun swasta sedang menggodok sebuah buku teks yang bakal dijadikan pedoman mengajar. Penyusunan buku ini dilakukan berdasarkan kursus hukum perburuhan yang digelar hasil kerjasama Universitas Leiden dan Universitas Groningen Belanda serta Universitas Indonesia.
“Buku itu akan kami luncurkan tahun depan. Nanti di tiap bab akan ada catatan dan komentar kami atas kasus perburuhan tentu. Jadi buku ini diharapkan dapat mendekatkan para mahasiswa dan pembaca umum kepada wajah hukum perburuhan yang sebenarnya. Secara teks dan konteks,” pungkas Surya.
