Halal, term yang berasal dari bahasa Arab, sehari-hari dipahami awam untuk merujuk pada makanan dan minuman yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi umat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, term aini bermakna segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam (hal. 1-2). Dalam cakupan luas inilah muncul berbagai produk non-makanan dan non-minuman yang diberi label halal.
Kehadiran BPJPH dan lembaga lain yang punya kewenangan menerbitkan regulasi terkait tak pelak mengajak pembaca kepada masalah-masalah hukum, terutama hukum administrasi negara. Pertanyaan pokoknya antara lain: lembaga manakah yang berwenang menetapkan suatu produk halal atau tidak? Bagaimana mekanisme penetapan label halal tersebut? Apakah ada kemungkinan tindakan hukum jika suatu badan usaha memproduksi makanan atau minuman yang tidak halal? Apa sanksi administratifnya jika label halal disalahgunakan? Jawaban atas sebagian dari pertanyaan itu penulis uraikan pada Bab II.
Bukan hanya itu, dari buku ini pembaca dapat memahami bagaimana asal mula regulasi pencantuman ‘mengandung babi’ pada label makanan tertentu (Hal. 226-227). Ulasan kedua penulis pada dasarnya mengajak pembaca untuk memahami bagaimana regulasi jaminan halal di Indonesia.
Tak hanya hal-hal pokok, sebagian justru penjelasan teknis apa yang harus dilakukan. Bagi pelaku usaha, detil regulasi semacam itu sangat dibutuhkan. Apalagi dalam praktek, persoalan halal haram produk makanan dan minuman terkadang sensitif, dan dapat mengganggu kepercayaan konsumen.
Membaca buku ini mengajak siapapun untuk mengikuti perkembangan regulasi, yang tentu saja dinamis. Buku semacam ini praktis juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi.
Selamat membaca…!
