Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MA, A. Supandriyo mengingatkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seperti yang disampaikan Agus, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini mengatur 10 prinsip KEPPH. Antara lain berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.
Dia melanjutkan penegakan kode etik ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama MA dan KY No.02/PB/MA/IX/2012 dan No.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. “Kode etik diatur di Keputusan Bersama sebagai hukum materiilnya, hukum acaranya diatur dalam Peraturan Bersama 02, ada terkait butir-butir yang dilarang penjabaran dari SKB 047 itu tadi.” terangnya dalam kesempatan yang sama.
“Di sana mengatur terkait sanksi yang dijatuhkan, mulai sanksi ringan sampai sanksi berupa pemberhentian. Kalau pemberhentian maka harus melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), nanti akan disidangkan.”
Supandriyo mengungkapkan sudah banyak pengaduan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya terutama sejak hadirnya SIWAS. SIWAS ini sebuah aplikasi yang memudahkan pengaduan aparat peradilan yang secara online. Terlebih dengan adanya jaminan dalam Perma No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang memungkinkan perlindungan terhadap pelapor menjadi anonim.
“Meski tidak ada identitasnya, selama materi pengaduannya jelas dan terlapor jelas, itu bisa ditindaklanjuti,” katanya.
