Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945. Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk kelembagaan sebagai fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi dalam sistem kenegaraan.
Pembentukan MK dipahami dari sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden agar UU tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung mayoritas rakyat. Selain itu, muncul sengketa antar lembaga negara yang perlu diselesaikan oleh MK.
Dari sisi hukum, keberadaan MK konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan negara hukum. Selama kiprahnya, MK menjalankan tugas konstitusional dalam menata sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, nilai demokrasi melalui mekanisme permohonan hingga terciptanya ribuan putusan demi keberlanjutan kehidupan demokrasi yang lebih baik.
Sekilas tentang MK itu tertuang dalam buku revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi) ditulis oleh M. Ali Safa’at, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W, Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, Luthfi Widagdo Eddyono. Pengarah buku ini M. Guntur Hamzah; Penanggung Jawab Rubiyo, Wiryanto, dan Editor Fajlurrahman Jurdi.
Buku ini secara lengkap mengurai latar belakang terbentuknya MK; Kedudukan, Fungsi dan Wewenang MK, Susunan Hakim MK; Dewan Etik; Karakteristik Hukum Acara MK, seperti asas-asas hukum acara MK; proses hukum acara MK mulai pendaftaran permohonan hingga putusan dan tata cara persidangan; dilengkapi penafsiran dari mulai macam-macam penafsiran hukum, konstitusi hingga metode penafsiran.
Diuraikan pula, penjelasan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun materil; Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; Hukum Acara Pembubaran Partai Politik dari permohonan pemohon hingga akibat hukum dari putusan MK ini; Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Hukum Acara Memutus pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya.
Buku ini merupakan revisi dari buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang pertama kali diterbitkan MK pada 2010 silam. Selama hampir satu dekade setelahnya, telah banyak perkembangan yang terjadi terhadap hukum acara di MK baik dari sisi teori maupun praktik. Karenanya, buku ini harus disempurnakan sekaligus pelengkap terhadap materi yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara di MK.
Penerbitan buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi edisi pertama ternyata memperoleh apresiasi tinggi dari banyak pihak, terutama dari kalangan para pengajar dan mahasiswa. Terlebih, hukum acara MK ini telah menjadi mata kuliah wajib bagi para mahasiswa hukum di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, menjadi salah satu buku rujukan utama (wajib) dalam pengajaran dan pembelajaran materi hukum acara di MK.
Penyusunan buku edisi revisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini mengacu pada UU MK, Peraturan MK, dan diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan perkembangan dalam praktik. Di dalamnya tak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului penjelasan teoritis dan pendalaman studi komparatif.
Dalam satu sub bab tertentu, diuraikan perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan disertai rujukan putusan-putusan MK yang menjadi dasar praktik hukum acara MK. Disamping itu, dapat pula menjadi referensi yang cukup kaya bagi mahasiswa, praktisi, dan semua masyarakat yang berminat mempelajari Hukum Acara MK.
Buku ini juga menyajikan khasanah pengetahuan yang menjelaskan bagaimana ikhtiar dan ijtihad konstitusional para hakim konstitusi itu ketika menegaskan supremasi konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Buku ini juga memuat beberapa putusan MK yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman para pembaca tentang bagaimana perkembangan praktik hukum acara MK selama ini.
Untuk itu, revisi buku ini sangat penting bagi para pembaca untuk memahami secara komprehensif gagasan umum dan praktik terkini dari proses penanganan perkara di MK, mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga pembacaan putusan. Agar buku ini dapat diakses secara luas, MK juga menerbitkan buku ini secara daring (e-book), sehingga siapapun yang berminat membaca dapat memperolehnya dengan mudah tanpa biaya.
Selamat membaca!
