Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim dalam jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penuntut mendakwa Silmy cs melakukan pemerasan dengan total penerimaan sebesar Rp168,9 miliar.
Selain terdakwa Silmy Karim, penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan terhadap tujuh terdakwa lainnya secara terpisah. Mereka adalah Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, dua Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Kemudian, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah, dan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat 2024-2025 yang kemudian menjabat Kakanim Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah.
Baca Juga:
Penuntut umum menyatakan, ketika Silmy menjabat sebagai Dirjen Imipas tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa menugaskan Bagus Bramantyo selaku kasubag protokol untuk mengelola uang kas ataupun uang untuk dana operasional pimpinan/menteri (DOM), yang salah satunya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
“Bahwa uang kas yang dikelola oleh Bagus Bramantyo juga diperoleh dari penyetoran uang klik atau uang loket dari pengurusan dokumen izin tinggal yang dilaksanakan di Ditjen Imigrasi yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Juniadi Sri Pambudi, Gusti Benardiansyah alias Obin, Yohannes Sri Windarto, Tessar Bayu Setiaji, dengan jatah uang untuk Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20 juta setiap minggunya,” ujar penuntut umum dalam surat dakwaan yang dikutip Hukumonline, Senin (2/11).
Tak hanya itu, penuntut umum juga menyatakan Silmy Karim rutin menerima jatah pimpinan per bulan senilai Rp100 juta. Bahkan, ia juga diduga menggunakan uang pemerasan itu untuk membayar biaya kuliah S-3 di Universitas Brawijaya melalui bawahannya.
