Ketentuan perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dalam UU No. 4 Tahun 2026tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai memberikan kekebalan hukum yang terlalu luas sehingga berpotensi menghapus pertanggungjawaban pidana maupun perdata.
Permohonan yang teregister dengan Nomor 253/PUU-XXIV/2026 diajukan advokat Muhammad Hafidz. Ia menyoal frasa “dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata” dalam Pasal 50A ayat (5) UU P2SK. Rumusan norma itu tidak hanya memberi kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menutup akses terhadap mekanisme hukum untuk menguji dugaan pelanggaran serta berdampak pada pelaksanaan profesinya sebagai advokat.
“Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya secara optimal ketika memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap transaksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond,” ujarnya dalam sidang pendahuluan di MK, Selasa (7/7/2026).
Baca juga:
- Pasal 'Imunitas' UU P2SK Berpotensi Hambat Penegakan Hukum
- Tak Bisa Jadi Bukti Hukum, APH Dikhawatirkan Kesulitan Usut Dugaan Pidana Patriot Bond
Pemohon menegaskan kerugian konstitusional yang dialaminya bukan hilangnya potensi klien, melainkan terhambatnya fungsi advokat sebagai penegak hukum untuk memastikan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Profesi advokat menurut pemohon dijalankan dengan prinsip bahwa setiap orang tunduk pada sistem hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, berlakunya Pasal 50A ayat (5) UU P2SK dinilai menghambat advokat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat secara efektif.
“Sebagai kebijakan hukum di bidang ekonomi, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus tetap menghormati prinsip negara hukum,” tegasnya.
Pemohon membedakan secara tegas antara perlindungan hukum dan kekebalan hukum. Perlindungan hukum menjamin kepastian bagi pihak yang bertindak dengan iktikad baik sesuai peraturan. Sedangkan kekebalan hukum menutup kemungkinan pengujian melalui mekanisme penegakan hukum.
