Menurut Mova, RUU Cipta Kerja luput mempertimbangkan fluktuasi dalam aspek risiko. Misalnya, bagaimana jika dalam perkembangannya suatu kegiatan usaha yang tadinya berisiko rendah berubah menjadi tinggi. Begitu pula dengan risiko yang bersifat kumulatif atau sistemik, misalnya kegiatan usaha ditetapkan berisiko rendah, tapi kegiatan usaha jumlahnya banyak sehingga ada akumulasi risiko.
Selain itu, tujuan RUU Cipta Kerja ini berbeda dengan UU sektoral yang terdampak. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan asesmen (penilaian tingkat) risiko. Misalnya, apa pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan asesmen risiko untuk menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha, apakah UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RUU Cipta Kerja?
“Pendekatan regulasi berbasis risiko tidak tepat digunakan dalam mekanisme omnibus law,” ujar dia.
Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Gumilang Aryo Sahadewo mengatakan setiap kebijakan harus disusun berdasarkan bukti, bukan opini. Untuk memastikan agar kebijakan efektif, setiap masalah harus diidentifikasi secara tepat. Setelah kebijakan diterbitkan dan dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi atas dampak kebijakan itu serta menghitung biaya, manfaat, dan efektivitasnya.
Gumilang juga mengingatkan investasi tidak selalu menghasilkan lapangan kerja karena tidak semua investasi berkualitas tinggi. Investasi yang berkualitas tinggi bisa memasukan teknologi dan meningkatkan produktivitas. Tapi jangan terpaku hanya pada penciptaan lapangan kerja.
Dia mencontohkan pasca krisis ekonomi, Amerika Serikat berhasil menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tapi lapangan kerja yang diciptakan kualitasnya rendah. “Investasi yang berkualitas rendah menciptakan lapangan kerja berkualitas rendah. Akibatnya buruh menerima upah rendah, dan ada yang upahnya di bawah minimum,” katanya.
















