Kepastian hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian upaya reformasi hukum (legal reform) yang berkelanjutan. Reformasi hukum yang berkelanjutan itu erat kaitannya dengan upaya pembaharuan produk hukum. Sementara yang terpenting dari pembaharuan produk hukum itu adalah bagaimana proses dilakukan setransparan mungkin dengan melibatkan partisipasi publik di dalam proses penyusunannya.
Sebagai contoh, apa yang terjadi ketika Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Masyarakat terkejut atas penerbitan tersebut, sehingga UU itu pun harus ditunda pelaksanaannya. Hal ini disebabkan tidak ada sosialisasi sebelumnya mengenai rencana pembuatan UU itu.
Akses informasi hukum
Satu hal yang perlu digarisbawahi, untuk menuju kepastian hukum, kita tidak bisa tidak membenahi akses publik terhadap informasi hukum, termasuk terhadap produk-produk hukum yang akan diciptakan. Dengan terbukanya akses publik itu, transparansi yang kemudian memunculkan peran pengawasan akan dapat berlangsung.
Namun di dalam kenyataannya, hingga saat ini, masyarakat masih menemui kesulitan untuk mendapatkan berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, baik putusan pengadilan maupun informasi hukum lainnya.
Kesulitan untuk mendapatkan informasi, terutama berkaitan dengan rancangan sebuah peraturan perundang-undangan, baik rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan-peraturan pelaksananya. Ketiadaan akses yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang akurat tentunya akan menghambat upaya reformasi hukum di Indonesia.
Kurangnya informasi hukum yang jelas dan akurat, menurut Gregory Churchill, J.D., lawyer dari salah satu law firm terkemuka di Indonesia, menjadi salah satu penyebab dari gagalnya usaha membangun sistem hukum yang modern di Indonesia. Penyebab lainnya adalah inkonsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum, serta belum efektifnya pendidikan dan riset di bidang hukum.
Maka tak heran apabila hingga kini publik, termasuk profesional hukum, menemui kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi hukum. Mereka pun kesulitan untuk menentukan apakah suatu peraturan masih berlaku atau tidak. Contohnya, ada seorang lawyer terkenal belum mengetahui telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Kini yang menjadi pertanyaan adalah, upaya apa yang perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi hukum tersebut?
Diseminasi Informasi Hukum
Dalam lingkup terbatas pada peraturan perundang-undangan, publikasi suatu peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dilakukan secara luas. Tidak seperti saat ini yang terkesan terbatas pada saat-saat tertentu dan pada masyarakat tertentu.
Sementara itu, dalam pendidikan hukum selalu ditekankan adagium bahwa masyarakat selalu dianggap mengetahui aturan hukum, meskipun mereka belum mengetahui aturan hukum tersebut. Adagium tersebut merupakan satu pegangan dari sistem hukum. Tanpa adagium itu, legitimasi untuk menegakkan hukum menjadi kurang kuat. Artinya, negara bertanggung jawab untuk merealisasikan adagium itu dengan membangun sarana yang memungkinkan publik mengetahui hukum secara luas.
Untuk keterbukaan informasi hukum itu, harus segera dilakukan pembenahan-pembenahan yang ditopang dengan ketentuan hukum yang tegas dan memiliki efektivitas keberlakuan. Setidaknya, ada lima langkah yang harus segera dilaksanakan.
Pertama, pengumuman resmi seluruh ketentuan tambahan sebagai peraturan pelaksana dari suatu undang-undang dalam lembaran negara ataupun berita negara. Hal itu harus dilakukan karena kelemahan terbesar dalam sistem informasi di Indonesia saat ini adalah fakta tidak dipublikasikannya sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum. Saat ini, kewajiban pengumuman dalam lembaran negara hanya terbatas pada undang-undang.
Di kebanyakan negara, terdapat berita negara yang diterbitkan pada setiap harinya. Berita negara tersebut memuat peraturan-peraturan yang diterbitkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat peraturan.
Bila hendak memberlakukan suatu peraturan, suatu departemen akan menerbitkan peraturan itu dalam berita negara tersebut. Sementara penyebarluasan peraturan tersebut bisa dilakukan melalui percetakan negara. Indonesia menerbitkan berita negara seminggu sekali, sehingga banyak peraturan yang terlewat untuk dipublikasikan.
Kedua, ditetapkannya terjemahan resmi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan keseragaman pemahaman atas ketentuan tersebut. Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), misalnya, telah diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada terjemahan resminya. Artinya, selama ini yang ada adalah Wetboek van Strafrecht terjemahan Moeljatno, R. Soesilo, dan yang lainnya.
Ketiga, ditingkatkannya program publikasi pemerintah. Langkah ini perlu diperkuat dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pemerintah untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi hukum. Sistem dokumentasi tersebut harus dapat memperjelas mana peraturan yang baru, dan mana peraturan yang sudah pernah diterbitkan, beserta status keberlakuannya.
Selain itu, pihak non-pemerintah pun dapat berperan aktif melakukan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum. Perpustakaan hukum, pusat dokumentasi hukum, dan situs-situs hukum di internet harus dilibatkan secara rutin dalam upaya membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi hukum itu.
Keempat, asistensi terhadap lembaga-lembaga pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan. Asistensi tersebut harus diberikan kepada lembaga-lembaga kunci pembuat peraturan, seperti: departemen-departemen, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), dan sebagainya. Asistensi tadi diharapkan dapat membuat lembaga-lembaga tersebut mampu mengkompilasikan dan mengatur peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya secara sistematis.
Kelima, diterbitkannya undang-undang yang mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan diumumkan dalam lembaran negara ataupun berita negara; dan undang-undang yang mengatur kebebasan publik untuk memperoleh informasi.
Dengan kedua undang-undang tersebut, diharapkan dapat memaksa pemerintah meningkatkan akuntabilitas publiknya. Sementara itu di sisi lain, publik dapat memperkuat posisinya sebagai warga negara yang berhak mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya melalui informasi hukum yang didapatkannya. Publik juga berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pembuatan suatu peraturan.
Sebagai perangkat pendukung yang strategis dari upaya memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum, mutlak diperlukan pengaturan kebebasan publik untuk mengakses informasi dalam suatu undang-undang. Dengan adanya undang-undang itu, publik akan mendapatkan jaminan mendapatkan informasi hukum.
Dalam lingkup yang lebih besar lagi, undang-undang itu akan membuka peluang yang besar akan terwujudnya pemerintahan yang terbuka (open government). Semakin terbuka pemerintah untuk diawasi publik, semakin akuntabel pemerintahan tersebut. Sementara itu di sisi lain, undang-undang tersebut relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
