Menimbang Penanganan Sengketa Candidacy Buying dalam Pilkada
Berita

Menimbang Penanganan Sengketa Candidacy Buying dalam Pilkada

Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai tempat yang pas dalam menangani sengketa ini.

Hukumonline News
Hukumonline News
CR19
Bacaan 2 Menit

Alasannya, lanjut Refly, karena pelanggaran dalam proses Pilkada ini berpotensi menjadi ‘bola liar’ di pengadilan. Sebaliknya, jika sengketa ini dibawa ke ranah pengadilan, ia khawatir, bisa memunculkan sejumlah potensi. Misalnya, pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri bisa turut menggugat juga pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelum membawa sengketa ini ke MK, Refly mencatat, para pihak mesti bisa membuktikan candidacy buying ini dalam persidangan di MK. Sebab, selama ini MK seringkali menolak sejumlah bukti-bukti terkait dengan politik transaksional dengan argumen antara bukti itu tidak berkaitan dengan hasil Pilkada secara langsung.

“Yang penting Pemohon bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang melakukan vote buying dan candidacy buying. Dan itu mencederai asas pemilu yang Luber-Jurdil, sudah pelanggaran konstitusional itu,” tegasnya.

Ia yakin, dasar konstitusional yang bisa menjadi batu uji untuk mengajukan sengketa ini ke MK adalah Pasal 22E UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Saya tetap mendorong MK begitu. Mestinya MK menerima itu,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Ekeskutif Perludem, Titi Anggraini, mengamini pendapat Refly. Menurut Titi, gagasan ini cukup masuk akal terlebih dalam konteks pemilu dan Pilkada. Meski begitu, ia menilai dalam konstruksi hukum yang ada, belum memungkinkan sengketa candidacy buying dilakukan oleh MK. Namun, sepanjang paradigma yang dimiliki MK sejalan dengan gagasan ini, bukan tidak mungkin MK akan menerima dan memeriksa sengketa ini.

Menurut Titi, sepanjang MK mampu membangun manajemen perkara dengan baik, MK akan mampu memeriksa sengketa ini. Sejalan dengan itu, para pihak mesti secara clear menjeleskan serta menterjemahkan kejadian yang terjadi di daerah dengan baik ketika sidang pembuktian di MK.

“Tapi saya kira terobosan hukum itu bisa dilakukan sepanjang MK mau, sepanjang MK punya paradigma yang sama soal menegakkan aturan dengan baik ketika kondisi hukum yang sekarang tidak mampu melakukan penegakan hukum secara optimal dalam jual beli dukungan melalui pencalonan,” tandasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info