Keamanan laut merupakan pondasi utama bagi keberhasilan ekonomi biru, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Keamanan laut harus ditopang oleh penegakan hukum yang kuat, diplomasi maritim yang strategis, kepastian batas wilayah, serta kolaborasi lintas lembaga.
Direktur Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama Fenny Akwan Saragih, mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Namun posisi ini sekaligus membawa berbagai ancaman keamanan di wilayah perairan. Karena itu, diperlukan penguatan strategi dan kelembagaan untuk mendukung tata kelola maritim nasional yang lebih efektif dan efisien.
“Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah NKRI, penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, serta kolaborasi dalam pengawasan, pemeliharaan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia,” ujarnya dalam seminar beberapa waktu lalu.
Baca juga:
- Keamanan Laut Kunci Keberhasilan Ekonomi Biru Indonesia
- Menakar Arah Hukum Laut Internasional dalam Kebijakan Maritim Indonesia
Menurutnya keamanan laut bersifat multisektor dan memerlukan pengawasan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, dukungan teknologi informasi terintegrasi, serta regulasi yang efektif dan efisien. Antara lain payung hukum yang komprehensif untuk menyatukan kewenangan sektoral, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memastikan penegakan hukum di laut berjalan efektif dan efisien.
Sekretaris Jenderal PSDKP KKP, Saiful Umam, menyoroti implementasi ekonomi biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029 pada sektor kelautan dan perikanan. Ia menyebut lima kebijakan utama. Yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan.
Namun pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi tantangan global dan domestik. Secara global, terdapat tiga krisis utama. Yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sementara itu, tantangan domestik meliputi kerusakan lingkungan, penangkapan ikan berlebih, dan illegal fishing yang merugikan negara.
