Istilah “cawe-cawe” mulai populer di tengah masyarakat sejak bulan Mei tahun 2023. I Dewa Putu Wijana, Guru Besar Ilmu Linguistik Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa “cawe-cawe” berasal dari bahasa Jawa yang berarti “ikut serta dalam menangani sesuatu”. Sejatinya, istilah cawe-cawe memiliki sifat netral, namun berubah menjadi negatif apabila diikuti dengan perbuatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun cawe-cawe merupakan istilah yang baru populer pada tahun 2023, namun sejatinya praktik cawe-cawe pada proyek pemerintah (pengadaan barang dan jasa pemerintah), program pokok pikiran (pokir) anggota dewan perwakilan rakyat, mutasi pegawai/jabatan di lingkungan pemerintahan oleh “oknum pejabat”, dan hal lainnya telah ada sebelumnya. Pejabat yang melakukan cawe-cawe dapat berasal dari pejabat tinggi negara, pejabat kementerian/lembaga, pejabat pemerintah daerah, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota partai politik, pejabat di lingkungan pengadaan barang dan jasa, pejabat militer, hingga aparat penegak hukum. Bahkan, anggota keluarga ataupun relasi dari pejabat tersebut juga ikut melakukan cawe-cawe.
Pada umumnya, bentuk cawe-cawe yang dilakukan pejabat ataupun keluarga atau relasi dari pejabat berupa (i) meminta pihak tertentu menjadi pelaksana pekerjaan; (ii) memfasilitasi pertemuan antara pihak tertentu dengan unsur pejabat pemerintah untuk mendapatkan sesuatu hal diluar mekanisme peraturan perundang-undangan; (iii) menitipkan pihak tertentu untuk bekerja atau memiliki jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan ataupun badan usaha milik negara/daerah; (iv) meminta uang suap (biasa dikenal dengan istilah “fee” atau “jatah”) dengan nilai atau persetase tertentu agar dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan; dan sebagainya.
Sebagai contoh. Pertama, seorang kepala dinas di Kota Semarang mengungkapkan di persidangan menerima arahan dari suami Wali Kota Semarang untuk memberikan pekerjaan dengan kualifikasi penunjukan langsung (PL) kepada pihak tertentu yang telah ditentukan. Kedua, Hakim Ketua pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan melakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala instansi penegak hukum di wilayah Tapanuli Selatan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi jalan di Provinsi Sumatera Utara, lalu terungkap fakta bahwa aparat penegak hukum tersebut mengenalkan dan memfasilitasi pertemuan antara pelaksana pekerjaan dengan seorang kepala dinas terkait pekerjaan tersebut.
Ketentuan Tindak Pidana Korupsi terkait Cawe-Cawe
Pejabat (dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima suatu hadiah atau janji, sehingga pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Berikutnya, pejabat yang menerima hadiah sebagai akibat atas tindakannya yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana berdasarkan Pasal 12 huruf b UU PTPK. Hal ini telah lazim diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
Namun, bagaimana jika seorang pejabat melakukan cawe-cawe/jual pengaruh (trading influence) pada sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan jabatannya? Penulis merujuk pada 2 perkara sebagai berikut.
Pertama, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 menyatakan Sdr. Luthfi Hasan Ishaaq yang pada saat itu merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) Komisi I periode 2009–2014 serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah terbukti mempertemukan Sdri. Maria Elizabeth Liman (PT Indoguna Utama) dengan Sdr. Suswono selaku Menteri Pertanian kemudian Sdr. Luthfi Hasan Ishaaq memimpin pertemuan tersebut. Sebelumnya, Sdri. Maria Elizabeth Liman (PT Indoguna Utama) meminta Sdr. Luthfi Hasan Ishaaq agar membantu PT Indoguna Utama memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian. Atas hal tersebut, Sdr. Luthfi Hasan Ishaaq menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) kemudian Sdr. Luthfi Hasan Ishaaq telah menerima sebagian uang sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
