Menjernihkan Persoalan Struktur dan Ruang Lingkup Keuangan Negara
OPINI

Menjernihkan Persoalan Struktur dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025, seperti ingin mempertegas tentang hal tersebut, bahwa dalam Pasal 4B dan Penjelasannya mengatur bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara, hal mana sebelumnya tentang hal tersebut belum pernah diatur atau dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

•Bacaan 7 Menit
HH
Penulis Opini

Dari pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa struktur keuangan negara terdiri dari:

  1. kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah (pusat/daerah) dalam bentuk kebijakan dan pengelolaan fiskal yang diwujudkan dalam APBN/APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pemerintah di tiap tahun anggaran juga mengelola kekayaan pihak lain dalam bentuk titipan ataupun bentuk-bentuk transaksi lain dimana kepemilikan atas kekayaan tersebut tidak berpindah dari pihak lain kepada pemerintah; dan
  2. kekayaan negara yang dikelola oleh entitas hukum di luar pemerintah (BUMN/BUMD/entitas hukum lainnya).

Kekayaan negara (uang/barang/surat berharga/hak-hak dari negara yang dapat dinilai dengan uang) menjadi titik taut ruang lingkup keuangan negara. Hal tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Hukumonline.com

Keterangan gambar:

  1. keuangan negara
  2. kekayaan negara/APBN
  3. kekayaan BUMN
  4. kekayaan negara yang dipisahkan/saham
  5. kekayaan pihak lain

Visualisasi tersebut di atas membuat lebih jelas dan terang ruang lingkup keuangan negara. Bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara dan kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah dalam bentuk APBN/APBD dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah (pusat/daerah) adalah satu hal yang sudah sangat jelas. Namun hal ikhwal bagaimana memahami lingkup keuangan negara dalam kaitan kedudukan entitas pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD) masih sering kita dengar sebagai satu perdebatan yang tampaknya belum selesai. Ramai sebentar bila ada kasusnya, setelah itu reda tetapi bukan selesai, dan kapan kemudian ramai lagi, reda lagi, dan begitu seterusnya. 

Perihal kedudukan BUMN/BUMD, adanya kekayaan negara yang dipisahkan yang diwujudkan dalam bentuk saham di dalam struktur BUMN/BUMD, maka hal ini yang menjadi titik taut untuk dapat disimpulkannya bahwa BUMN/BUMD termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Saham negara pada BUMN/BUMD menimbulkan hak kepada negara (yang direpresentasikan oleh pemerintah). Negara berhak atas keuntungan yang dibukukan oleh BUMN/BUMD. Negara mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN/BUMD.

Bahwa simpulan dimaksud di atas adalah bahwa BUMN/BUMD termasuk lingkup keuangan negara. Walaupun hal ini sudah jelas, namun masih sering terjadi perbedaan pendapat pada dua kutub pendapat yang ekstrim, sebagai berikut:

Halaman selanjutnya:1. Ada yang berpendapat...
keuangan negararuupemerintahdewan perwakilan rakyat
Handrias Haryotomo

Partner Wibhisana & Partners (WnP Law Firm)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info