Menkeu Ubah Peraturan Akuntan Publik
Berita

Menkeu Ubah Peraturan Akuntan Publik

Perubahan yang mendasar terkait dengan pemberian jasa bagi KAP. Sebelumnya, KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama lima tahun buku. Sekarang menjadi enam tahun buku berturut-turut.

Sut
Bacaan 2 Menit

 

Lalu untuk asosiasi profesi AP, yang sebelumnya diwajibkan menjadi anggota IAI dan IAI-KAP, kini diwajibkan menjadi anggota IAPI. Pasalnya, asosiasi AP yang diakui saat ini adalah IAPI. Begitu juga dengan ujian Sertifikasi Akuntan Publik (SAP) yang sebelumnya dilaksanakan oleh IAI, sekarang diadakan oleh IAPI. Sementara itu, mengenai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) juga akan ditetapkan oleh IAPI dimana  sebelumnya ditetapkan oleh IAI-KAP.

 

Mengenai laporan kegiatan, Depkeu telah menetapkan formulir baku laporan kegiatan beserta lampirannya–- termasuk laporan keuangan KAP– yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur. Selain itu, laporan kegiatan yang sebelumnya hanya disampaikan KAP dalam bentuk hardcopy, saat ini harus dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

 

Samsuar mengatakan, Penyusunan peraturan tersebut telah melalui serangkaian pembahasan, hearing dengan asosiasi profesi akuntan publik, serta pertemuan dengan instansi terkait dan akademisi.

 

Sementara itu, Ketua IAI Ahmadi Hadibroto belum mau berkomentar soal beleid baru tersebut. Saya akan pelajari dulu peraturan tersebut. Tentunya aturan itu jangan sampai merugikan profesi kami, ucap Ahmadi, yang mengaku sedang berada di luar negeri kepada hukumonline, Senin (18/2). 

 

Kembali Dicabut

Pada kesempatan lain, Menkeu mengumumkan bahwa telah mencabut ijin AP Wisnu Hermana Widya Putra yang merupakan rekan KAP Andi Arifin, Amita, Wisnu dan Rekan. Pencabutan itu dilakukan sejak 24 Januari dan berlaku hingga 18 bulan ke depan. Keputusan ini tertuang dalam KMK No. 46/KM.1/2008.

 

Menurut Samsuar, pembekuan ini dilakukan lantaran Wisnu melanggar standar akuntansi dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera tahun buku 2004. Pasalnya, kesalahan itu berpotensi mempengaruhi laporan auditor independen.

 

Kesalahan lainnya adalah Wisnu telah melanggar ketentuan tentang pembahasan penugasan audit umum, yaitu dengan melakukan audit atas laporan keuangan PT Electronic Indonesia dan PT Suryana dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut untuk tahun buku 2000-2004 serta audit laporan keuangan PT Jaya Bowling Indonesia dalam jangka waktu empat tahun berturut turut sejak 2001 hingga 2004.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info