Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa arah reformasi hukum nasional harus berlandaskan prinsip justice for people. Menurutnya, hukum Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek formal dan prosedural, karena disamping itu perlu dipastikan keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Prof. Yusril mengungkapkan bahwa salah satu inisiatif penting pemerintah untuk memperluas akses keadilan adalah dengan pendirian Pos Bantuan Hukum. Program ini telah dirancang sebagai mekanisme cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan terhadap layanan bantuan hukum yang inklusif dan mudah dijangkau.
“Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menargetkan pendirian 7.000 Posbankum dari 80.000-an desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Hingga 1 Oktober 2025 telah berdiri 36.547 Posbankum di berbagai wilayah,” ujar Prof. Yusril dalam 1st Andalas Law Conference 2025: Legal Reform Equitable Law Enforcement in Indonesia, Senin (3/11/2025).
Memasuki era digital, Guru Besar Hukum Tata Negara ini juga tidak menampik bahwa tantangan hukum kian kompleks. Teknologi kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan smart contract saat ini tidak bisa dihindari lagi.
Mahkamah Agung, katanya telah memulai transformasi melalui implementasi e-court dan publikasi daring, namun perubahan pola pikir dan pendekatan yudisial tetap diperlukan. Baginya, peradilan harus mampu merespons karakter kasus di era digital yang semakin unik dan cepat berubah.
Ia juga menyoroti fenomena baru di media sosial yang ia sebut sebagai krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yaitu no viral no justice. Kasus yang viral seringkali lebih cepat ditindaklanjuti, sementara yang tidak viral cenderung terabaikan.
“Tekanan publik memang bisa mempercepat respons lembaga, tetapi juga berisiko mengorbankan due process of law dan menciptakan ketimpangan antara kasus viral dan non viral,” jelasnya.
