Supratman Andi Agtas resmi bertugas setelah serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM bersama Yasonna H. Laoly, Selasa (20/8/2024) lalu. Serah terima jabatan dilakukan setelah Supratman dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM satu hari sebelumnya.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera sekaligus peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Solikhin merespon penggantian ini. “Kita patut bertanya apa yang sebenarnya menjadi ‘sesuatu’ yang disembunyikan presiden dengan mengganti Menteri Kumham dengan sisa dua bulan ini,” ujarnya dalam Instagram Live Hukumonline, Rabu (21/8/2024) sore.
Baca juga:
Ia pesimis menteri baru bisa menjalankan program baru dalam waktu sangat sempit. Pilihannya hanya melanjutkan program yang sudah berjalan selama hampir lima tahun terakhir.
Hanya dengan waktu jabatan dua bulan, Solikhin tidak yakin itu waktu yang cukup untuk mengakselerasi pekerjaan Kementerian Hukum dan HAM. Ia lebih menyarankan bukan menteri baru dilantik, tetapi pejabat sementara yang lebih relevan. “Tapi nyatanya kita tidak bisa melakukan itu. Di situasi seperti ini, kita kawal apa yang mau dilakukan dan menjadi sasaran presiden dengan Menteri Kumham yang baru,” imbuh dia.
Solikhin menilai pergantian pejabat di level menteri dalam waktu yang sangat singkat sebelum habis masa jabatan presiden bukan langkah ideal. Solikhin meyakini bahwa pergantian menteri ini membuktikan adanya sesuatu yang “dipesan” oleh Presiden.
Selain tidak wajar, keadaan ini menimbulkan kecurigaan oleh publik. “Sangat tidak wajar, ini adalah situasi yang tidak normal dalam pemerintahan,” lugasnya.
Sebagai peneliti, Solikhin tidak terkejut dengan sepak terjang Presiden Joko Widodo di masa akhir pemerintahannya. Pada akhir masa jabatannya di periode pertama, Presiden Joko Widodo juga melakukan sejumlah kebijakan yang menarik perhatian publik. Misalnya revisi UU KPK dan KUHP.
















