Sebelumnya, Burhan Magenda mengatakan, meski ia seorang anggota DPR dari Partai Golkar, ia tak perlu mundur dari PNS di Universitas Indonesia (UI). Alasannya, anggota DPR adalah pejabat negara yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak perlu berhenti dari PNS.
Tapi, Feisal sendiri mengemukakan, soal peraturan larang PNS menjadi anggota Parpol sudah sangat jelas sekali. Adapun peraturan yang dimaksud Feisal adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 5/1999 yang lalu diperbarui dengan PP No 12/ 1999 tentang PNS.
1.041 PNS akan Dipecat
Menurut PP No 12/1999, PNS yang menjadi anggota atau pengurus parpol diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama setahun. Jika dalam tempo tiga bulan ia tak melaporkan diri, ia akan dipecat.
Begitu juga dalam UU No 22/2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai PNS.
"Kalau ada PNS yang menjadi anggota parpol, dan ia tidak mau mundur berarti ia membawa cela terhadap partainya. Dan masyarakat bisa menilai bahwa partai yang bersangkutan melanggar undang-udang," ucap Feisal.
Lebih jauh Feisal menandaskan, dirinya memihak pada undang-undang yang semua orang seharusnya patuh terhadapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan peraturan pemerintah, khususnya soal PNS yang dilarang untuk ikut berkampanye.
Saat ini diperkirakan, ada 1.041 PNS berstatus aktif dari berbagai departemen yang terdaftar menjadi anggota Parpol. Mereka terancam dipecat karena menyalahi PP No.12/1999. Mereka tengah menunggu keputusan pemberhentian dari atasan langsung yang ditembuskan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Para pengurus Parpol yang berstatus PNS tetapi sudah mundur dari kepegawaiannya antara lain Amien Rais, Ibrahim Ambong, AS Hikam, Yusril Ihza Mahendra, Manasse dan Malo Ndapatondo. Sebenarnya, bagi pegawai negeri yang menjadi anggota atau pengurus parpol, Menneg PAN sudah memberi batas waktu hingga 1 April 2000 untuk melapor. Namun, sampai sekarang, sedikitnya 1.041 PNS masih merangkap. Sebagian besar dari mereka adalah kaum intelektual dari akademisi.
"Tidak bisa ditawar-tawar lagi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berhenti jadi PNS ketika ia memutuskan menjadi anggota Partai Politik (Parpol)," tegas Feisal, yang ditemui di kantornya di bilangan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (12/12).
Feisal, juga menjelaskan bahwa ketika seseorang menjadi anggota Parpol, ia tidak boleh menjadi PNS. Larangan terhadap peran ganda ini jadi jangan dikait-kaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota DPR. "Itu urusan lain," papar Feisal.
Ketegasan Feisal mengenai larangan PNS menjadi anggota Parpol, untuk menyudahi penafsiran yang ada selama ini. Pasalnya, ada saja anggota Parpol seperti Burhan Magenda yang menafsirkan soal larangan PNS menjadi anggota atau pengurus Parpol.
















