Untuk mengatasi permasalahan ini, Azis mengusulkan agar pemerintah menyediakan wadah resmi jika keluarga atau masyarakat ingin memberikan sumbangan kepada warga binaan. Dana bantuan tersebut dapat disetorkan ke rekening negara, dikelola secara transparan, lalu disalurkan kepada seluruh warga binaan secara adil.
“Supaya peredaran uang, makanan, dan minuman itu menyejahterakan semua orang. Jangan sampai hanya sebagian orang yang menikmati fasilitas enak karena keluarganya kaya, sementara warga binaan lain tidak berkecukupan,” tegasnya.
Ia mendorong negara untuk segera membenahi manajemen pengelolaan lapas, terlebih dengan dukungan kemajuan teknologi saat ini. Pembenahan tersebut dinilai dapat dilakukan secara cepat agar negara mampu memfasilitasi setiap warga binaan secara adil, tanpa dipengaruhi intervensi materi yang menunjukkan status sosial-ekonomi mereka.
Di sisi lain, Azis menilai pemisahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dari Kementerian Hukum merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pembaruan tata kelola lapas secara menyeluruh di Indonesia.
“Kemenimipas harus melakukan resetting atau menginstal ulang tata kelola lapas dengan menghentikan total peredaran uang, makanan dari luar, dan fasilitas khusus lainnya. Langkah ini penting untuk memutus sistem yang buruk dan menegakkan aturan,” ujarnya pada Senin (5/10).
Pelarangan penyimpangan ini, lanjut Azis, dapat dituangkan ke dalam aturan normatif seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri. Namun, hal terpenting bukanlah sekadar pencantuman aturan, melainkan kemauan politik (political will) dari negara untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Kalau menurut saya, solusinya tegas: putus peredaran uang, makanan, dan minuman dari luar di dalam lapas,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut juga disampaikan Azis saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Djuanda bertajuk “Kasta dalam Lapas: Fakta atau Persepsi?” yang digelar di FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (5/10). Forum Djuanda sendiri merupakan diskusi dwimingguan yang diinisiasi oleh LKBH FSH UIN Jakarta dengan mengusung semangat “Advokasi dan Pemberdayaan”.
