Dalam beberapa tahun terakhir ini, Mahkamah Agung (MA) beserta jajaran pengadilan di bawahnya telah menunjukkan beberapa kemajuan signifikan. Di antaranya menurunnya tumpukan perkara, keterbukaan informasi di pengadilan melalui pengembangan situs internet dan penyusunan kode etik perilaku hakim.
“Dua belas ribu putusan sudah diakses, pengembangan technology information (TI), ¾ peradilan sudah melaksanakan meski aplikasinya masing-masing pengadilan berbeda dan bermacam. Dalam waktu dekat kita akan lakukan audit TI dan buat blue print TI,” kata Wakil Ketua MA Bidang non-yudisial Ahmad Kamil dalam Rakernas MA di Balikpapan, Senin (11/10).
Kamil menjelaskan atas dasar SK Ketua MA No 144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, MA telah mengembangkan situs internet pengadilan di seluruh Indonesia. Total jumlahnya sekitar 250 situs internet. Menu yang tersaji dalam situs internet tak hanya mengenai profil umum pengadilan, tetapi juga putusan, alur perkara, biaya perkara, realisasi keuangan pengadilan, hingga mutasi dan promosi hakim.
Prestasi lainnya terkait pengawasan dan pendisiplinan. Menurut Kamil, dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2009 terlihat terjadi peningkatan jumlah hakim yang telah dikenakan hukuman disiplin. Para hakim yang bermasalah itu terlibat kasus-kasus pelanggaran kode etik seperti perselingkuhan, penyalahgunaan wewenang, dan unprofessional conduct.
Berkat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, kata Kamil, jajaran pengadilan telah menerima remunerasi sesuai ketentuan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan MA dan Pengadilan di Bawahnya. Namun hingga kini remunerasi yang dinikmati baru sekitar 70 persen. “Dengan kondisi sekarang ini, kita sudah melewati kondisi ‘liar’ itu. Mudah-mudahan kondisi ini mengantarkan kita mendapat remunerasi 100 persen,” harap Kamil.
Dalam rangka itu, Kamil mengaku sudah menyiapkan laporan yang akan dikirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Sudah jadi dan tinggal dilaporkan, Menkeu juga sudah setuju dan mendukung 100 persen, meski akhirnya Menpan setuju dinaikkan, terserah nanti apakah 80 atau 90 persen. Menpan akan lakukan random sample ke satker apa betul kinerja aparat pengadilan bagus?”
Berbicara di forum Rakernas MA, Menpan EE Mangindaan menjelaskan bahwa pertimbangan kenaikan remunerasi berada di tangan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 14 Tahun 2010.
