Bachtiar mengambil contoh kasus mesin jahit yang mendera Depsos itu sebagai basis logika. Menurut dia, gara-gara penegakan hukum yang sering tidak memperhitungkan asas praduga tidak bersalah, telah bermuara pada sikap ekstra hati-hati pejabat dalam bertindak. Namun bukan berarti ia tidak setuju dengan program pemberantasan korupsi. Semua setuju Korupsi menjadi masalah nasional, hanya caranya saja yang kadang menjadi alasan pejabat daerah untuk tidak melaksanakan program, ujar Bachtiar.
Sebenarnya (sifat berhati-hati-red) itu bagus, ujar Farhan Hamid. Tapi Farhan juga setuju pendapat Bachtiar. Akhir-akhir ini Depsos memiliki kendala di daerah. Para pejabat daerah sebagai pelaksana program cenderung malas bergerak karena takut tersangkut masalah hukum.Mereka jadi takut dipanggil karena dituduh melakukan korupsi, ujar Farhan.
Farhan berpendapat, mestinya para aparat penegak hukum itu duduk semeja dengan Depsos terlebih dulu sebelum melakukan penindakan. Mereka harus mencapai kesepahaman bersama. Semacam briefing lah.., ujar Farhan. Dalam hemat Farhan, program Depsos yang rata-rata bervisi mengentaskan kemiskinan mestinya dipandang oleh aparat penegak hukum sebagai langkah pencegahan timbulnya perbuatan kriminal. Menurut Farhan, kelompok orang miskin yang menjadi perhatian utama Depsos bakal jadi rentan masalah sosial termasuk meningkatnya kriminal ketika diabaikan oleh pemerintah. Para aparat itu juga mesti memahami seluk-beluk program yang dilaksanakan eksekutif termasuk latar belakangnya, sehingga ketika melakukan penindakan, tidak lantas justru menghambat berjalannya program. Logika-logika yang unik bukan?
Beberapa hari lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat pernyataan mengejutkan soal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berpendapat penegakan korupsi ala KPK telah menghambat laju pembangunan dan ekonomi. Pasalnya, penindakan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi itu membuat para pejabat baik di pusat maupun di daerah terlalu berhati-hati menjalankan program atau proyek-proyek mereka. Pembangunan pun jadi lamban. Solusi kemudian ditawarkan. Menurut sang Ketua Umum Partai Kuning itu kewenangan KPK perlu dievaluasi. Begitulah logika Jusuf Kalla.
Nampaknya logika tersebut diterima juga oleh para punggawa pemerintah. Salah satunya Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Menurut Bachtiar, model penindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,--dalam hal ini KPK, telah membuat para pejabat menjadi sangat berhati-hati. Walhasil, kerja mereka jadi lamban bak keong takut garam. Akibatnya, realisasi anggaran jadi tidak tercapai, ujarnya usai Rapat Kerja antara Menteri Sosial dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Senin (9/7).
Menurut mantan Ketua Pansus Buloggate pada era Pemerintahan Gus Dur itu, sikap mental pejabat yang sangat berhati-hati berdampak pada melempemnya efektifitas kerja. Banyak program yang tertunda akibat para pelaksanaannya tidak bisa bergerak gesit. Padahal mengingat fungsinya sebagai salah satu lembaga pengentas kemiskinan dan penanganan bencana alam, Depsos butuh langkah lincah dalam bergerak. Ini bukan terjadi di Depsos saja, di mana-mana sekarang juga begitu. Di daerah, lihat saja realisasi APBD.
Dalam Rapat Kerja itu, Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farhan Hamid memang menanyakan soal kasus dugaan mark up penyaluran mesin jahit. Syahdan, minus sebulan yang lalu, Depsos tersangkut masalah penggelembungan dana dalam program penyaluran mesin jahit High-speed pada tahun 2004-2005. Program ini, ujar Bachtiar, ditujukan Depsos untuk membantu masyarakat miskin yang terampil menjahit atau korban PHK perusahaan konveksi agar bisa berdikari.
KPK menilai terjadi telah terjadi penggelembungan dana dalam pengadaan mesin jahit asal negeri tirai bambu itu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial Cholis Hasan pertengahan Juni lalu dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Mesin Jahit bermerk Yuki itu juga dinilai tidak tepat sasaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena membutuhkan daya listrik yang tinggi. Sementara masyarakat penerima bantuan mesin tersebut rata-rata memiliki rumah berkapasitas daya listrik rendah. Sehingga menurut BPK mesin jahit kecepatan tinggi itu banyak yang tidak difungsikan.
